Dua PTN di Padang Pastikan Bebas Dosen dan PNS Terafiliasi HTI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Universitas Andalas. Doc. unand.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    Universitas Andalas. Doc. unand.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Padang - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri mengaku akan mengikuti peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentang larangan dosen adan pegawai negeri yang tergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia mengklaim UNP bebas dari HTI.

    "Tidak ada dosen UNP yang terafiliasi dengan HTI," ujarnya kepada Tempo, Rabu 26 Juli 2017.
    Baca :
    Dosen Ikut HTI, Menteri: Bukan Diminta Mundur dari PNS, tapi...

    Hari Ini Para Rektor Dikumpulkan, Dosen Terlibat HTI Diumumkan?

    Namun, kata dia, pihaknya siap menindaklanjuti hasil temuan Kemenristekdikti yang akan mengungkap dosen terafiliasi dengan HTI. Pemerintah bakal menindak dosen dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang telah dibubarkan itu.

    Senada UNP, Universitas Andalas juga mengklaim tidak memiliki dosen dan pegawai yang terlibat dalam organisasi HTI. Unand juga mendukung kebijakan pemerintah yang akan menindak pegawai yang menjadi anggota HTI.

    "Sepanjang saya tahu, tak ada dosen atau ASN yang gabung ke HTI," ujar Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni saat dihubungi Tempo, Senin 24 Juli 2017 lalu.

    Namun, kata dia, kampusnya tetap akan mendeteksi melalui masyarakat. Sebab, kontrol sosial sangat berperan penting dalam menelusuri latar belakang seseorang.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia akan menindak dosen atau ASN di perguruan tinggi yang terlibat dalam HTI. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberi dua pilihan setelah pemerintah resmi membubarkan HTI.

    "Silakan keluar dari HTI dan tetap jadi PNS. Kalau tetap ingin di HTI, harus keluar dari PNS," ujar Nasir menjelaskan kebijakan Kemenristekdikti, Sabtu 22 Juli 2017 lalu.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.