Perpres Soal Full Day School Segera Terbit

Reporter

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berbincang dengan para siswa SMA N 1 Klaten yang menjadi korban kebrutalan konvoi pelaja saat merayakan lulusan. Muhadjir mengaku terpaksa ke Klaten karena ramainya berita hoax soal kasus konvoi pelajar brutal di Klaten. DINDA LEO LISTY / KLATEN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Peraturan Presiden tentang Pendidikan Karakter yang mengatur sekolah delapan jam (full day school) telah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dengan kata lain, tinggal selangkah lagi peraturan yang mengandung regulasi sekolah delapan jam (full day school) itu akan diterbitkan.

"Sudah clear, dari Kemendikbud juga sudah final (rancangannya)," ujar Muhadjir soal Perpres Pendidikan Karakter yang mengatur full day school saat dicegat Tempo di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 19 Juli 2017.

Baca juga: Istana Bahas Full Day School, Menteri Agama: Diterapkan Fleksibel  

Sebagaimana diketahui, Perpres Pendidikan Karakter pada awalnya adalah Permindikbud tentang Pendidikan Karakter. Namun, peraturan itu ditunda penerapannya karena dianggap berbagai pihak tidak pas. Salah satu poin yang dianggap tidak pas adalah soal Full Day School.

Berbagai pihak menganggap aturan Full Day School itu memaksa murid berada di sekolah sepanjang hari. Dan, dengan berada di sekolah sepanjang hari, ditakutkan murid tidak bisa pulang ke rumah dengan segera untuk membantu orang tua atau melakukan kegiatan ekskul seperti mengaji atau les.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyadari penolakan itu, memutuskan untuk mengkaji ulang Permendikbud. Dan, dari kajian tersebut, unsur-unsur yang selama ini dipermasalahkan akan diperjelas dan secara keseluruhan diperkuat menjadi Perpres Pendidikan Karakter.

Muhadjir berkata, Perpres Pendidikan Karakter masih akan mengandung aturan Full Day School. Namun, unsur Full Day School itu tak lagi menggunakan murid sebagai acuan, melainkan menggunakan guru sebagai acuan.

Lebih jelasnya, kata ia, guru akan dikenai beban jam kerja selama delapan jam, lima hari alias setara aparatur sipil negara. Dengan begitu, murid tak sepenuhnya lepas dari didikan guru. Di sisi lain, guru mata pelajaran dengan jam terbatas juga bisa diberdayakan.

"Secara teori, kegiatan guru apapun bisa diakui sebagai beban kerja. Contoh, menangani murid yang melakukan bullying di jam sekolah bisa dianggap masuk beban kerja," ujar Muhadjir. Mendidik murid pada jam ekstrakulikuler pun akan dianggap masuk beban kerja kata Muhadjir.

Ditanyai apakah dia optimistis Perpres yang mengandung Full Day School baru ini bisa diterima, Muhadjir mencoba optimistis. Namun, kata ia, rancangan yang sudah ia selesaikan masih akan mendapat masukan dari berbagai pihak. "Saya rasa tugas saya sekarang hanya memberikan pemahaman yang utuh agar tak lagi disalahartikan (seperti permendikbud sebelumnya)," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN MP






Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

21 jam lalu

Jokowi Salurkan Bantuan Renovasi Rumah ke Korban Gempa Cianjur Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalurkan bantuan renovasi rumah kepada korban gempa Cianjur, Jawa Barat pagi ini. Bantuan diberikan di sela-sela kunjungan kerja Presiden ke sana.


Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

23 jam lalu

Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

4 hari lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Muhadjir Effendy Minta Relokasi dan Rehabilitasi Korban Gempa Cianjur Segera Dilakukan

5 hari lalu

Muhadjir Effendy Minta Relokasi dan Rehabilitasi Korban Gempa Cianjur Segera Dilakukan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Bupati CIanjur memastikan data warga terdampak gempa yang akan direlokasi.


Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

12 hari lalu

Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

Pelaku industri tekstil diharapkan bisa mencegah PHK. Kalaupun terpaksa PHK, BPJamsostek siap beri JKP.


Menteri Muhadjir Effendy Mobilisasi Dokter Ortopedi Bantu Korban Gempa Cianjur

13 hari lalu

Menteri Muhadjir Effendy Mobilisasi Dokter Ortopedi Bantu Korban Gempa Cianjur

Muhadjir Effendy memobilisasi dokter ahli ortopedi atau bedah tulang untuk membantu penanganan korban Gempa Cianjur.


KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Tinjau Lokasi Gempa Cianjur

13 hari lalu

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Tinjau Lokasi Gempa Cianjur

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meninjau korban dan lokasi Gempa Cianjur.


Gempa Cianjur, Kapolri Distribusikan Bantuan 3 Ribu Paket Sembako dan Pantau Proses Evakuasi

13 hari lalu

Gempa Cianjur, Kapolri Distribusikan Bantuan 3 Ribu Paket Sembako dan Pantau Proses Evakuasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan membagikan secara langsung bantuan 3 ribu paket sembako kepada korban Gempa Cianjur.


Gempa Cianjur, Ridwan Kamil Instruksikan Jangan Ada Korban Terlantar

13 hari lalu

Gempa Cianjur, Ridwan Kamil Instruksikan Jangan Ada Korban Terlantar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar korban Gempa Cianjur mendapatkan pelayanan maksimal.


Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

14 hari lalu

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.