Refly Harun: Perppu Ormas Langgar Kebebasan Berserikat, Sebab...  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Refly Harun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengkritik beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas. Salah satu yang dikritik adalah ditiadakannya proses pengadilan dalam pembubaran ormas. Perppu ini juga dinilai melanggar kebebasan berserikat.

Selain itu, Refly juga menyoroti alasan-alasan yang dapat membuat suatu ormas bisa dibubarkan. "Ormas yang bisa dibubarkan bukan karena anti Pancasila saja," kata Refly dalam diskusi mengenai Perppu Ormas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017.

Baca : Alasan Refly Harun Sarankan DPR Menolak Perppu Tentang Ormas

Ormas yang bisa dibubarkan, menurut Refly, adalah ormas yang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan, lembaga badan internasional, negara lain, dan ormas lain. Selain itu, ormas yang mengganggu ketertiban masyarakat juga bisa dibubarkan.

Ormas yang dianggap menistakan agama pun bisa dibubarkan. "Alasan lainnya, menyebarkan permusuhan terhadap SARA, melakukan separatisme, dianggap anti Pancasila, dan sebagainya. Jadi, alasan untuk membubarkan itu banyak sekali," tutur Refly.

Menurut Refly, publik tidak boleh membiarkan adanya bentuk otoriter baru di dalam pemerintahan. Karena, dengan Perppu Ormas, tidak hanya Hizbut Tahrir Indonesia yang bisa dibubarkan. "NU (Nahdlatul Ulama) bisa dibubarkan, Muhammadiyah juga bisa dibubarkan."

Refly pun mengkritik pasal di mana ormas yang melanggar tindakan yang dilarang bisa dibubarkan jika dalam tujuh hari sejak dikirimkannya surat peringatan tertulis ormas tersebut tidak mematuhi apa yang diminta pemerintah. "Pemerintah tidak sabar. Pengennya tujuh hari bubar."

Simak pula : Kenapa HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah?

Seharusnya, menurut Refly, pemerintah melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu, mulai dari pembinaan, pemberian surat peringatan, penghentian kegiatan, hingga pembubaran. Dia pun khawatir pemerintah tidak melakukan perannya sesuai dengan UU tentang Ormas yang sebelumnya ada.

"Karena ada fenomena macam-macam, terutama politik, ternyata butuh yang cepat dan jawabannya Perppu. Padahal, Perppu Ormas ini melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk asas praduga tak bersalah. Maling saja masih berhak atas asas praduga tak bersalah," kata Refly.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Video Terkait:
Menteri Tjahjo Kumolo: Ormas Boleh Hidup tapi Harus Taat pada Undang-Undang








Rizieq Shihab Bebas Bersyarat Hari Ini

20 Juli 2022

Rizieq Shihab Bebas Bersyarat Hari Ini

Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS mengonfirmasi Rizieq Shihab bebas bersyarat hari ini


Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.