HTI Besok Gugat Perpu Ormas ke MK, Said Aqil: Silakan Saja  

Minggu, 16 Juli 2017 | 18:21 WIB
HTI Besok Gugat Perpu Ormas ke MK, Said Aqil: Silakan Saja  
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj tak ambil pusing soal rencana Hizbut Tahrir Indonesia dan sejumlah organisasi lain yang bakal menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi.

“Haknya dia menggugat, silakan saja,” kata Said di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, 16 Juli 2017.

Said Aqil menyatakan setiap organisasi yang meremehkan, menyampingkan, bahkan mengancam Pancasila harus segera dibubarkan sesegera mungkin. Sebab, kata dia, jika organisasi anti-Pancasila dibesarkan akan mengancam negara. “Bahaya kalau dibiarkan, sebenarnya sudah tidak boleh lagi Pancasila diperdebatkan,” ujar Said.

Baca: HTI dan 16 Ormas Lainnya Besok Gugat Perpu Ormas ke MK

Ia pun menepis jika terbitnya perpu ini mengancam demokrasi di Indonesia. “Demokrasi itu harus dalam koridor Pancasila, dalam koridor NKRI,” katanya. Meski negara demokrasi, kata Said, tidak boleh membuat orang berlaku seenaknya sendiri, termasuk memperdebatkan dasar negara. “Silakan saja anti-Pancasila, tapi jangan di Indonesia hidupnya,” ujarnya.

Pada 12 Juli 2017, pemerintah akhirnya menerbitkan Perpu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Terbitnya perpu ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini pun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang mendukung terbitnya perpu tersebut.

Simak pula: Kenapa HTI Tuding Perpu Ormas sebagai Akal-akalan Pemerintah?





Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi yang menentang penerbitan perpu ini. Bahkan, bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, mereka berencana menggugat penerbitan perpu tersebut ke MK pada Senin, 17 Juli 2017. Sebab, HTI menilai perpu ini adalah jalan pintas pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa proses pengadilan.

Said pun menanggapi enteng posisi HTI yang terancam dibubarkan akibat penerbitan Perpu Ormas ini. “Memang HTI tidak melakukan teror, tapi yang jelas dia tidak menghormati dan tidak menjadikan Pancasila sebagai asas dan basis organisasinya,” ujar Said. Menurut dia, konsep khilafah yang diusung HTI tidak relevan di Indonesia.

ARKHELAUS WISNU

Video Terkait:
Try Sutrisno: Tak Ada Hak Hidup di Negeri Ini bagi Ormas Anti-Pancasila







Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan