Fahri Hamzah: Pertemuan di Kejaksaan Agung Bukan Periksa Angket  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan kedatangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung merupakan kunjungan kelembagaan sekaligus silaturahmi. Pada Kamis, 13 Juli 2017, Fahri dan anggota Pansus mengunjungi Kejaksaan Agung di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

    "Semata-mata silaturahmi. Bukan periksa angket. Kalau periksa kan harus disumpah. Tadi tidak ada yang disumpah," ujarnya, Kamis sore, 13 Juli 2017.

    Baca : 
    Kunjungi Kejaksaan Agung, Ini Tujuan Pansus Hak Angket KPK
    Jaksa Agung: Kehadiran Pansus Hak Angket KPK Sangat Positif

    Fahri menambahkan, dalam pertemuan tertutup selama dua jam dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo itu, dia diminta menjelaskan fungsi DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia.

    "Mengenai Pansus Hak Angket KPK, kalau diperlukan adanya pemeriksaan yang lebih teknis, akan dilaksanakan nanti," katanya. 

    Prasetyo menuturkan kehadiran Pansus Hak Angket KPK semata-mata bersilaturahmi karena sebagai mitra kerja perlu sesekali saling berkunjung.

    "Saya merasa terhormat dikunjungi teman-teman DPR. Sebab, ternyata masih ada salah satu di antara teman-teman ini yang belum pernah sama sekali ke sini," ucapnya soal kunjungan Pansus Hak Angket KPK tersebut.

    ASTI HAPSARI NURDIANA | DWI ARJANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.