Sidang Suap Patrialis Akbar, Saksi Akui Keluarkan Duit untuk MK  

Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di MK, Patrialis Akbar mendengarkan pembacaan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Juni 2017. Mantan Hakim MK itu didakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah 70 ribu USD dan dijanjikan Rp2 miliar, dari pengusaha Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny melalui Kamaludin terkait pemulusan judicial review UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta -  Staf Bagian Keuangan PT Sumber Laut Perkasa Kumala Dewi Sumartono mengaku pernah diperintah Ng Fenny, penyuap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mengeluarkan duit Rp 2 miliar. Uang tersebut diduga hendak digunakan untuk menyuap Patrialis.

"Saya ingat tanggal 24 Januari, saya disuruh Ng Fenny beli uang dolar Singapura sebesar dua miliar," kata Dewi saat bersaksi dalam sidang dugaan suap kepada hakim MK Patrialis Akbar dengan terdakwa Ng Fenny dan Basuki Hariman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 19 Juni 2017.

Baca juga: Penjelasan Jaksa Soal Keberatan Patrialis Akbar Ditangkap KPK

Basuki Hariman adalah pemilik PT Sumber Laut Perkasa. Ia diduga bersama manajer perusahaannya, Ng Fenny, menyuap Patrialis Akbar untuk mempengaruhi putusan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dewi mengatakan Ng Fenny menyuruhnya menulis kode MK di catatan pengeluaran saat mengambil uang Rp 2 miliar. Namun Dewi tak tahu apa kepanjangan dari inisial MK tersebut. "Katanya untuk MK. Tapi saya tidak tanya MK itu apa," katanya.

Selanjutnya Dewi mengambil uang Rp 2,7 miliar untuk titipan Ng Fenny dan sisanya untuk keperluan lain. Uang itu ia tukar dalam pecahan dolar Singapura. "Ada dua gepok tapi kemudian disuruh bagi-bagi lagi, tidak ingat berapa. Saya diperintah masukin ke amplop yang Sin$ 200 ribu. Sisanya masukin ke kantor," katanya.

Simak pula: Didakwa Terima Suap, Patrialis Akbar: Demi Allah Tidak Pernah

Setelah itu, Dewi diminta mengirim uang Sin$ 200 ribu melalui seorang kurir bernama Sutiknyo. Kepada Sutiknyo, Dewi menitip pesan agar memberikan uang itu kepada Basuki di Gedung Plaza UOB di Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada pukul 18.00.

Saksi Sutiknyo membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan pernah menemui Basuki Hariman di Plaza UOB dan menyerahkan amplop cokelat atas perintah Ng Fenny.

"Bu Fenny (mengatakan) lewat telepon nanti ketemu Bapak Basuki Hariman di UOB. Setelah saya terima amplop cokelat saya bilang ke Bu Fenny, 'Bu saya sudah sampai'," kata Sutiknyo. Namun ia mengatakan tidak tahu apa isi amplop cokelat itu.

Dalam surat dakwaan, setelah uang berpindah tangan, Basuki Hariman lalu bergegas menemui Kamaludin, rekan Patrialis Akbar yang menjadi tersangka perantara suap. Pada pertemuan itu, Kamaludin mengatakan sidang putusan akan ditunda dua pekan. Kamaludin meminta agar Basuki menyimpan uang itu lebih dulu. Sebelumnya, Basuki telah menjanjikan duit Rp 2 miliar kepada Patrialis jika gugatan judicial review undang-undang peternakan dikabulkan.

Setelah Dewi dan Sutiknyo memberi kesaksian, Ng Fenny memberikan klarifikasi. Menurut dia, kode MK yang ia maksud di catatan pengeluaran itu bukan untuk Mahkamah Konstitusi. "Itu untuk Muhammad Kamaludin," kata dia. Namun, dalam surat dakwaan, tidak ada kata Muhammad pada nama Kamaludin.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Sidang Basuki Hariman, Patrialis Jadi Saksi, Kamaludin Tanyakan Putusan Perkara










Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

4 hari lalu

Waspada Penyakit pasca-Bencana Gempa Cianjur

Berbagai penyakit mulai menjangkiti para pengungsi gempa Cianjur.


Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

52 hari lalu

Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim Mahmakah Konstitusi. Ia menilai pencopotan Aswanto langgar UU MK


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

54 hari lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

56 hari lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

56 hari lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

1 Oktober 2022

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Tak Bisa Menolak Usulan DPR

Mahfud Md menyatakan Presiden Jokowi tak bisa menolak usulan DPR untuk mencopot Hakim Mahkaham Konstitusi Aswanto.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 Oktober 2022

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

10 September 2022

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

6 September 2022

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.