Kader Golkar Tersangka Korupsi E-KTP, Nurdin Halid: Ada Dampaknya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, memimpin Rapat Pleno Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 6 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid berharap kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, yang menjerat kadernya, tidak melebar. Dia optimistis kasus e-KTP tidak akan mempengaruhi elektoral partai berlambang pohon beringin itu. "Secara psikologis, dari para pengurus pasti ada (dampaknya)," kata Nurdin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.

    Nurdin menilai kasus korupsi e-KTP tidak hanya menjerat satu partai politik, tapi beberapa partai. Ihwal ada beberapa kader Golkar, yang sempat dimintai keterangan, ia menyatakan kondisi internal partai tetap solid. "Bagi Golkar, ini musibah, tapi kesolidan partai tidak berpengaruh," ucapnya.

    Baca juga:
    Markus Nari Tersangka, Setya: Partai Golkar Segera Gelar Rapat

    Menanggapi status tersangka kader Golkar, Markus Nari, Nurdin menegaskan hal yang dituduhkan bukanlah perkara e-KTP. Ia menyatakan akan berkomunikasi dengan Markus untuk mengetahui duduk perkaranya. "Yang dituduhkan ke Markus kan karena dia menghambat penegakan hukum," ujarnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Markus sebagai tersangka atas dugaan menghalangi penyidikan dan penuntutan dalam kasus e-KTP. Politikus Partai Golkar itu juga diduga menekan Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan.

    Baca pula:
    Rapimnas Golkar, Akbar Tandjung Bicara Kasus E-KTP Setya Novanto

    Nurdin menghormati penetapan status tersangka terhadap Markus oleh KPK. Meski demikian, ia berharap proses hukum bisa berjalan dengan obyektif. "Kami yakin KPK bisa obyektif," katanya.

    Adapun KPK telah memeriksa beberapa politikus Golkar untuk kasus e-KTP, di antaranya Ketua Umum Setya Novanto, Chairuman Harahap, Agun Gunanjar, dan Markus Nari. Nama terakhir telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.