Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waka DPD Usul Ketum Parpol Jadi Pimpinan MPR, Bamsoet: Artinya, Seharusnya Saya Ketum Golkar

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di Tangerang, Senin 23 September 2024. Dok. MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di Tangerang, Senin 23 September 2024. Dok. MPR
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet berkelakar seharusnya dia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengungkapkan hal itu menanggapi usulan dari Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin agar para ketua umum partai politik tak mengisi lembaga eksekutif, melainkan seharusnya menjadi pimpinan MPR. 

“Wah, saya senang sekali. Artinya, seharusnya saya Ketum Partai Golkar, kan gitu. Tapi rupanya politik tidak seindah yang kita bayangkan,” kata Bamsoet berseloroh dalam peluncuran buku Green Democracy karya Sultan B. Najamudin di Jakarta pada Jumat, 27 September 2024.

Mengenai peluncuran buku itu, dia sepakat green democracy atau demokrasi hijau adalah sesuatu hal yang menunjukkan kesejukan bagi tujuan berbangsa dan bernegara serta membawa kesejukan bagi rezim pilihan politik yang sudah dipilih saat ini.

“Jadi, sekali lagi, tugas pak Najamudin ini politik tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada politik. Selamat kepada Pak Najamudin, sukses selalu, semoga terpilih jadi Ketua DPD,” ujar Bamsoet.

Sementara itu, Sultan mengusulkan agar para ketua umum partai politik menjadi pimpinan MPR RI agar menjadi semacam dewan syuro bagi negara. Dengan begitu, kata dia, para ketua umum partai politik tak lagi dilibatkan dalam urusan eksekutif.

Dalam hal ini, dia mendukung wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut bakal menyusun kabinet zaken atau kabinet yang para menterinya dari kalangan profesional. Namun dia pun tidak menampik adanya kader-kader partai yang juga profesional.

“Kenapa nggak kita pikirkan harkat derajat ketum partai itu kita naikkan nanti, di mana posisinya? Di pimpinan MPR sebagai pengawal konstitusi,” kata Sultan.

Sejumlah 103 Senator Dukung Sultan B. Najamudin Jadi Ketua DPD

Adapun sebanyak 103 Anggota DPD RI mendeklarasikan dukungan kepada Sultan B. Najamudin untuk menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029. DPD periode mendatang akan dilantik pada 1 Oktober 2024.

Anggota DPD RI Angelo Wake Kako mengatakan para Anggota DPD RI itu berasal dari petahana maupun yang terpilih untuk periode selanjutnya. Dia mengatakan para senator itu menginginkan sosok yang akan membawa perubahan.

“Perjalanan lima tahun DPD RI membangun kemitraan, kurang maksimal. Kita butuh sosok yang bisa membangun sinergisitas, dan posisi itu ada di Pak Sultan,” kata Angelo di Jakarta pada Jumat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Ketua Usul DPD Bisa Beri Rekomendasi Calon Independen di Pilkada, Ini Alasannya

1 jam lalu

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta, Jumat 27 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Wakil Ketua Usul DPD Bisa Beri Rekomendasi Calon Independen di Pilkada, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengatakan penting membuat sistem pemilu lebih ideal agar biayanya lebih murah.


Bamsoet Dorong Optimalisasi Kerja Sama IMI dengan Bea Cukai

6 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Dirjen Bea Cukai Askolani di Jakarta, Sabtu 28 September 2024. Dok. MPR
Bamsoet Dorong Optimalisasi Kerja Sama IMI dengan Bea Cukai

Optimalisasi kerja sama antara IMI dan Bea Cukai, menurut Bamsoet, antara lain melalui FIA CPD. Fasilitas ini memudahkan pembalap membawa kendaraan maupun suku cadang.


Ketua MPR Bambang Soesatyo Sebut Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

6 jam lalu

Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Ketua MPR Bambang Soesatyo Sebut Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Dia mengatakan, jasa dan pengabdian Soeharto besar terhadap bangsa Indonesia.


Ketua MPR Serahkan Surat Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR ke Keluarga

6 jam lalu

Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), usai Penutupan Munas di Jakarta, Rabu malam, 21 Agustus 2024. Bamsoet mengatakan terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara aklamasi merupakan keputusan tepat. Dok. MPR
Ketua MPR Serahkan Surat Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR ke Keluarga

Sebelumnya, penghapusan nama Presiden Soeharto dari TAP XI/MPR/1998 disepakati pada Rabu, 25 September 2024.


Ketua MPR Ingatakan Urgensi Pembentukan Matra ke-4 Angkatan Siber TNI

6 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam diskusi bersama Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) di Jakarta, Sabtu 28 September 2024. Dok. MPR
Ketua MPR Ingatakan Urgensi Pembentukan Matra ke-4 Angkatan Siber TNI

Bersama Lab 45, Ketua MPR Bamsoet kembali mengingatkan urgensi pembentukan angkatan siber di tubuh TNI untuk meghadapi ancaman militer di era digital


Ketua MPR: Buku Karya Ketua DPD Jadi Refleksi Performa Demokrasi

6 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat peluncuran buku 'Green Democracy' di Jakarta, Jumat malam 27 September 2024. Dok. MPR
Ketua MPR: Buku Karya Ketua DPD Jadi Refleksi Performa Demokrasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi peluncuran buku karya Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin berjudul "Green Democracy". Buku ini dapat menjadi refleksi atas performa demokrasi serta kebijakan pembangunan berkelanjutan.


Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

16 jam lalu

Perolehan suara Golkar di dapil Lampung I sebanyak 249.053 hanya bisa dikonversi menjadi satu kursi. Dengan demikian, Lodewijk yang berada di urutan kedua kemungkinan tidak lolos kembali ke DPR. Instagram
Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

Golkar menyebut, keputusan penunjukan pimpinan DPR berada di tangan pimpinan partai.


Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi UNPERBA Luluskan 110 Sarjana 2023-2024

1 hari lalu

Ketua MPR RI sekaligus Pendiri Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) dan Ketua Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan secara daring dalam wisuda sarjana ke-2 Universitas Perwira Purbalingga, Jawa Tengah, tahun akademik 2023 - 2024, Kamis, 26 September 2024. Dok. MPR
Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi UNPERBA Luluskan 110 Sarjana 2023-2024

Sebanyak 110 mahasiswa dari lima program studi (prodi) di dua fakultas berhasil meraih gelar sarjana, mencatat peningkatan dibandingkan 96 lulusan di wisuda pertama tahun 2023.


Alasan MPR Menghapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

1 hari lalu

Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Alasan MPR Menghapus Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

MPR mencabut nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Apa alasannya?


Pakar Hukum Nilai Penghapusan Nama Soeharto di TAP MPR Tidak Punya Dasar Hukum

1 hari lalu

Pimpinan MPR RI memimpin Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019-2024  di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Dok. MPR
Pakar Hukum Nilai Penghapusan Nama Soeharto di TAP MPR Tidak Punya Dasar Hukum

Ni'matul mengatakan tidak ada dasar hukum yang memungkinkan untuk pencabutan frasa dalam TAP MPR, kecuali pembatalan secara keseluruhan.