Rapimnas Golkar, Akbar Tandjung Bicara Kasus E-KTP Setya Novanto  

Senin, 22 Mei 2017 | 07:30 WIB
Rapimnas Golkar, Akbar Tandjung Bicara Kasus E-KTP Setya Novanto  
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto bersama pengurus DPP menggelar konferensi pers di kantor pusat Golkar, Jakarta, 15 Mei 2017. Partai berlambang beringin ini berencana menggelar rapimnas 21 Mei mendatang. TEMPO/Ahmad Faiz.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis menyambut pilkada 2018 dan pemilu 2019. Masalahnya, kondisi Golkar saat ini sedang tidak baik.

Berdasarkan hasil survei, kata Akbar, elektabilitas Golkar mengalami penurunan, ditambah dengan dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Ini akan mempengaruhi, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu," katanya dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Setya Novanto di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2017.

Baca: Golkar Gelar Rapimnas, Ketua SC: Persiapan Kompetisi Politik 2019

Akbar menuturkan, dalam Rapimnas, kasus dugaan korupsi Setya bisa saja dibahas. "Peserta Rapimnas punya hak menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk terkait dengan tokoh dan kepemimpinan partai," ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPR ini, Rapimnas bisa mengeluarkan satu keputusan terkait dengan kepemimpinan partai. Namun bukan berarti harus ada pergantian ketua umum saat itu juga. Pergantian ketua tetap harus lewat mekanisme musyawarah nasional.

Akbar meminta semua pihak menunggu hasil Rapimnas dalam menilai kinerja Setya setahun terakhir. Penilaian kinerja Setya juga lebih baik menunggu pemilu 2019. "Pada waktu pemilu yang akan datang itu menentukan berhasil atau tidak," ujarnya.

Simak juga: Gelar Rapimnas di Balikpapan, Golkar Bantah Ada Agenda Munaslub

Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Golkar harus berpikir untuk menyelamatkan diri menjelang pemilu 2019. Menurut dia, harus ada langkah progresif yang diambil. "Misalnya, pemimpinnya memberikan dampak atau disinsentif secara elektoral, maka perlu dievaluasi," ujarnya.

Hanta menuturkan, bila Ketua Umum Golkar sekarang lebih banyak mudaratnya, sudah sebaiknya evaluasi segera. "Apakah lewat Munaslub, apakah (menentukan) pelaksana tugas, atau bahkan tetap mempertahankan, tapi dengan syarat harus ada perubahan," ucapnya soal agenda Rapimnas kali ini.

AHMAD FAIZ

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan