Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapimnas Golkar, Akbar Tandjung Bicara Kasus E-KTP Setya Novanto  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto bersama pengurus DPP menggelar konferensi pers di kantor pusat Golkar, Jakarta, 15 Mei 2017. Partai berlambang beringin ini berencana menggelar rapimnas 21 Mei mendatang. TEMPO/Ahmad Faiz.
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto bersama pengurus DPP menggelar konferensi pers di kantor pusat Golkar, Jakarta, 15 Mei 2017. Partai berlambang beringin ini berencana menggelar rapimnas 21 Mei mendatang. TEMPO/Ahmad Faiz.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis menyambut pilkada 2018 dan pemilu 2019. Masalahnya, kondisi Golkar saat ini sedang tidak baik.

Berdasarkan hasil survei, kata Akbar, elektabilitas Golkar mengalami penurunan, ditambah dengan dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Ini akan mempengaruhi, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu," katanya dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Setya Novanto di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2017.

Baca: Golkar Gelar Rapimnas, Ketua SC: Persiapan Kompetisi Politik 2019

Akbar menuturkan, dalam Rapimnas, kasus dugaan korupsi Setya bisa saja dibahas. "Peserta Rapimnas punya hak menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk terkait dengan tokoh dan kepemimpinan partai," ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPR ini, Rapimnas bisa mengeluarkan satu keputusan terkait dengan kepemimpinan partai. Namun bukan berarti harus ada pergantian ketua umum saat itu juga. Pergantian ketua tetap harus lewat mekanisme musyawarah nasional.

Akbar meminta semua pihak menunggu hasil Rapimnas dalam menilai kinerja Setya setahun terakhir. Penilaian kinerja Setya juga lebih baik menunggu pemilu 2019. "Pada waktu pemilu yang akan datang itu menentukan berhasil atau tidak," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga: Gelar Rapimnas di Balikpapan, Golkar Bantah Ada Agenda Munaslub

Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Golkar harus berpikir untuk menyelamatkan diri menjelang pemilu 2019. Menurut dia, harus ada langkah progresif yang diambil. "Misalnya, pemimpinnya memberikan dampak atau disinsentif secara elektoral, maka perlu dievaluasi," ujarnya.

Hanta menuturkan, bila Ketua Umum Golkar sekarang lebih banyak mudaratnya, sudah sebaiknya evaluasi segera. "Apakah lewat Munaslub, apakah (menentukan) pelaksana tugas, atau bahkan tetap mempertahankan, tapi dengan syarat harus ada perubahan," ucapnya soal agenda Rapimnas kali ini.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

4 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

Pengamat menyayangkan pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Ragam Respons soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo, Gabung atau Oposisi?

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kediaman Prabowo dalam sowan politik di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad 4 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ragam Respons soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo, Gabung atau Oposisi?

Sejumlah kalangan angkat bicara soal posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Apakah sebaiknya bergabung atau beroposisi?


Surya Paloh Ungkap Alasannya Tunjuk Saan Mustopa Sebagai Waketum NasDem yang Baru

8 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pidato dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surya Paloh Ungkap Alasannya Tunjuk Saan Mustopa Sebagai Waketum NasDem yang Baru

Usai mengukuhkan struktur DPP Nasdem periode 2024-2029, Surya Paloh mengungkapkan alasannya memilih Saan Mustopa sebagai Waketum NasDem yang baru.


Bamsoet Sebut Golkar Sudah Setor Nama Calon Menteri ke Prabowo

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat menerima Tim UI Supermileage Vehicle di Jakarta, Rabu 11 September 2024. Dok. MPR
Bamsoet Sebut Golkar Sudah Setor Nama Calon Menteri ke Prabowo

Bamsoet belum berbicara lebih detail mengenai jumlah kursi yang diberikan Prabowo untuk Golkar.


Surya Paloh Kukuhkan Struktur Baru DPP Nasdem, Ahmad Sahroni Jadi Bendahara Umum

9 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan pengurus DPP Partai NasDem periode 2024-2029 di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 19 September 2024. Majelis Tinggi Partai Nasdem dalam Kongres III Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Jakarta, menetapkan kembali Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk periode masa jabatan 2024-2029.  TEMPO/Subekti.
Surya Paloh Kukuhkan Struktur Baru DPP Nasdem, Ahmad Sahroni Jadi Bendahara Umum

Posisi wakil ketua umum Nasdem diisi Saan Mustofa, sekretaris jenderal diisi Hermawi Fransiskus Taslim.


Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

10 hari lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.


Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

12 hari lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

Anies Baswedan enggan menjawab saat ditanya apakah dirinya bakal bergabung dengan kabinet bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto.


Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

12 hari lalu

Jajaran Menteri Kabinet Djuanda berfoto bersama Presiden Sukarno. Wikipedia
Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

Kabinet Zaken yang digembar-gemborkan Prabowo-Gibran bukanlah yang pertama di negeri ini, pada zaman Sukarno beberapa kabinet zaken pernah dibentuk.


Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

12 hari lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

Anies Baswedan berencana mendirikan parpol setelah gagal mendapat dukungan di Pilkada 2024. Pengamat dan pakar beri dukungan.


Sambut Wacana Anies Bikin Partai, Refly Harun Sebut Parpol saat Ini Gagal Hadirkan Demokrasi

13 hari lalu

Pakar hukum tata negara, Refly Harun ditemui saat acara deklarasi dukungan dari relawan simpul Anies, terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Tempo/Novali Panji
Sambut Wacana Anies Bikin Partai, Refly Harun Sebut Parpol saat Ini Gagal Hadirkan Demokrasi

Refly Harun menuding partai politik yang saat ini berdiri di Indonesia, telah gagal dalam menghadirkan demokrasi di internal partainya.