Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapimnas Golkar, Akbar Tandjung Bicara Kasus E-KTP Setya Novanto  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto bersama pengurus DPP menggelar konferensi pers di kantor pusat Golkar, Jakarta, 15 Mei 2017. Partai berlambang beringin ini berencana menggelar rapimnas 21 Mei mendatang. TEMPO/Ahmad Faiz.
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto bersama pengurus DPP menggelar konferensi pers di kantor pusat Golkar, Jakarta, 15 Mei 2017. Partai berlambang beringin ini berencana menggelar rapimnas 21 Mei mendatang. TEMPO/Ahmad Faiz.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis menyambut pilkada 2018 dan pemilu 2019. Masalahnya, kondisi Golkar saat ini sedang tidak baik.

Berdasarkan hasil survei, kata Akbar, elektabilitas Golkar mengalami penurunan, ditambah dengan dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Ini akan mempengaruhi, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu," katanya dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Setya Novanto di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2017.

Baca: Golkar Gelar Rapimnas, Ketua SC: Persiapan Kompetisi Politik 2019

Akbar menuturkan, dalam Rapimnas, kasus dugaan korupsi Setya bisa saja dibahas. "Peserta Rapimnas punya hak menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk terkait dengan tokoh dan kepemimpinan partai," ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPR ini, Rapimnas bisa mengeluarkan satu keputusan terkait dengan kepemimpinan partai. Namun bukan berarti harus ada pergantian ketua umum saat itu juga. Pergantian ketua tetap harus lewat mekanisme musyawarah nasional.

Akbar meminta semua pihak menunggu hasil Rapimnas dalam menilai kinerja Setya setahun terakhir. Penilaian kinerja Setya juga lebih baik menunggu pemilu 2019. "Pada waktu pemilu yang akan datang itu menentukan berhasil atau tidak," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga: Gelar Rapimnas di Balikpapan, Golkar Bantah Ada Agenda Munaslub

Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Golkar harus berpikir untuk menyelamatkan diri menjelang pemilu 2019. Menurut dia, harus ada langkah progresif yang diambil. "Misalnya, pemimpinnya memberikan dampak atau disinsentif secara elektoral, maka perlu dievaluasi," ujarnya.

Hanta menuturkan, bila Ketua Umum Golkar sekarang lebih banyak mudaratnya, sudah sebaiknya evaluasi segera. "Apakah lewat Munaslub, apakah (menentukan) pelaksana tugas, atau bahkan tetap mempertahankan, tapi dengan syarat harus ada perubahan," ucapnya soal agenda Rapimnas kali ini.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Pengurus Baru Partai Perindo

13 jam lalu

Angela Tanoesoedibjo tampil modis dengan blouse denim-tenun. Foto: Instagram/@angelatanoesoedibjo.
Daftar Pengurus Baru Partai Perindo

Komposisi pengurus pusat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terdiri atas ketua umum, sekretaris jenderal, dan lima orang wakil ketua umum.


Syarat yang Harus Dipenuhi Projo Jika Ingin Jadi Partai Politik

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menunjukkan maklumat yang diberikan oleh relawan Projo memberikan saat melakukan deklarasi dukungannya terhadap Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2023. Kelompok relawan Projo mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Syarat yang Harus Dipenuhi Projo Jika Ingin Jadi Partai Politik

Untuk menjadi partai politik, Projo harus memenuhi sejumlah syarat


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

4 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

5 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

Kongres ketiga Projo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Di situ, Projo akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menentukan arah ke depan.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

6 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

7 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

Panel Barus mengatakan keputusan akan sikap Projo menjadi partai politik atau tidak bakal diputuskan berdasarkan aspirasi akar rumput.


Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

9 hari lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

Jokowi menanggapi wacana kelompok relawan Projo untuk menjadi partai politik.


Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

10 hari lalu

Muhammad Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut banyak pejabat BUMN tidak kompeten karena merupakan titipan partai politik.


UMKM Binaan Pemkot Balikpapan Raih Penghargaan IEC 2024

16 hari lalu

Founder & CEO PT. Media Kreatifindo Nusantara Jeri Miteti (kiri) di dampingi Penjabat sementara Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir (kanan) saat menerima penghargaan penghargaan Indonesia Entrepreneurs Challenge (IEC) 2024 yang diserahkan langsung oleh Direktur PT Tempo Inti Media Tbk Sebastian Kinaatmaja (kanan) di Hotel Westin, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Dok. Tempo.
UMKM Binaan Pemkot Balikpapan Raih Penghargaan IEC 2024

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan Pemerintah Kota Balikpapan PT. Media Kreatifindo Nusantara berhasil masuk dalam 27 besar dalam penghargaan Indonesia Entrepreneurs Challenge atau IEC 2024.


Perwakilan Golkar di Susunan Calon Kabinet Prabowo

17 hari lalu

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahaladia setelah menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
Perwakilan Golkar di Susunan Calon Kabinet Prabowo

Prabowo juga memberikan sejumlah kursi calon wakil menteri maupun kepala badan untuk kader Partai Golkar.