Pengamat: Negara Sebaiknya Subsidi 60-70 Persen Anggaran Parpol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Universitas Andalas. Saldi Isra. TEMPO/Dasril Roszandi

    Guru Besar Hukum Tata Usaha Negara Universitas Andalas. Saldi Isra. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Ambon – Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, mengatakan negara harus berkontribusi pada partai politik dengan memberikan dana perbendaharaan sebesar 60-70 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    "Hingga hari ini dan ke depan hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang akan memimpin partai politik, karena itu kita berpikiran 60-70 persen dana partai harus ditanggung oleh negara," kata Saldi Isra dalam Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi, di Ambon, Sabtu, 25 Februari 2017

    Seminar "Kedaulatan Politik, Hukum, dan Ekonomi" merupakan bagian dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Ambon pada 24-26 Februari 2017.

    Menurut Saldi, jika partai politik masih didominasi orang-orang yang berduit, partai akan dijadikan kereta untuk kepentingan pribadi. Padahal legislator menjadi otoritas pertama dalam pembentukan hukum di Indonesia.

    Baca: Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi: 12 Juta Hektare Lahan Akan Dibagi

    Karena itu, apabila negara bisa berkontribusi dengan anggaran, kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab semakin besar dana diberikan negara, akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu.

    "Problemnya pembentuk hukum dikendalikan sebagian besar oleh partai politik. Selama pengelolaan partai masih seperti ini, maka Indonesia tidak akan berubah," ujarnya.

    Guru besar Universitas Andalas Padang itu mengatakan perlu adanya konsep pembaruan dalam partai politik, karena partai telah diberi kuasa yang jauh lebih besar. Hal itu terlihat jelas jika membandingkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah diubah.

    Saldi menilai, sebagian masalah bangsa bisa diatasi apabila partai politik bisa disusun dengan baik, karena belum tentu partai politik dikelola oleh orang-orang yang berniat baik sesuai keinginan partainya.

    "Di UUD 45 setelah diubah banyak sekali unsur kata-kata politik, padahal sebelumnya tidak. Masuk di DPR, DPD, DPRD semuanya partai politik," katanya.

    ANTARA

    Simak pula: Kasus Diksar Mapala UII, Ini Jadwal Pemeriksaan Pekan Depan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.