Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

image-gnews
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyampaikan pandangan yang berbeda atau dissenting opinion dalam kasus sengketa pilpres 2024. Salah satu poin dari pandangan mereka adalah untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah.

Saldi menyatakan dalam sidang kemarin bahwa argumen dari pemohon mengenai bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparat negara adalah sah menurut hukum. Dia meyakini bahwa dalil-dalil tersebut memiliki dasar yang kuat dalam hukum.

"Demi mempertahankan integritas pemilihan yang jujur dan adil, seharusnya Mahkamah memutuskan untuk melakukan PSU di beberapa daerah, seperti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya," kata Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024.

Saldi juga menyebut bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, dia telah meneliti keterangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), fakta-fakta persidangan, serta bukti-bukti dari kedua belah pihak. Dari penelitiannya, dia menemukan masalah terkait netralitas penjabat sementara (Pj.) kepala daerah dan pengarahan kepala desa di beberapa provinsi, antara lain Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Saldi mengungkapkan alasan dirinya menyampaikan dissenting opinion. Menurutnya, dia memiliki posisi hukum yang serupa pada sebagian isu yang didalilkan pemohon.

"Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan (dissenting opinion) dengan pendapat mayoritas majelis hakim," kata Saldi saat membacakan disenting opinion terkait putusan sengketa hasil Pilpres 2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024.

Pertama, masalah terkait dengan distribusi dana bantuan sosial (bansos) yang diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua, masalah terkait dengan keterlibatan aparat negara, pejabat pemerintah, atau penyelenggara di beberapa wilayah dalam konteks pemilihan tersebut.

Berikut hasil Pilpres 2024 di daerah-daerah yang disebutkan Saldi Isra sebagaimana dilansir dari Antaranews.

  1. Sumatera Utara

Anies-Muhaimin: 2.339.620

Prabowo-Gibran: 4.660.408

Ganjar-Mahfud Md: 999.528

  1. Jakarta

Anies-Muhaimin: 2.653.762

Prabowo-Gibran: 2.692.011

Ganjar-Mahfud: 1.115.138

  1. Banten

Anies-Muhaimin: 2.451.383

Prabowo-Gibran: 4.035.052

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganjar-Mahfud: 720.275

  1. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin: 2.866.373

Prabowo-Gibran: 12.096.454

Ganjar-Mahfud: 7.827.335

  1. Jawa Timur

Anies-Muhaimin: 4.492.652

Prabowo-Gibran: 16.716.603

Ganjar-Mahfud: 4.434.805

  1. Bali

Anies-Muhaimin: 99.233

Prabowo-Gibran: 1.454.640

Ganjar-Mahfud: 1.127.134

  1. Sulawesi Selatan

Anies-Muhaimin: 2.003.081

Prabowo-Gibran: 3.010.726

Ganjar-Mahfud Md: 265.948

ANANDA BINTANG (MAGANG PLUS) Amelia Rahima Sari Yohanes Maharso Joharsoyo

Pilihan Editor: 3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Prabowo-Gibran Bantah Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 7.500 per Porsi

8 jam lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tim Prabowo-Gibran Bantah Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 7.500 per Porsi

Tim Prabowo-Gibran membantah isu makan bergizi gratis seharga Rp 7.500 per porsi. Ada dua pesan Prabowo soal program unggulan tersebut.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

13 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Tim Prabowo Sebut Teka-teki Pengganti Sri Mulyani Berimbas Negatif: Siapa pun, Jangan Sok Tahu atau 'Geer'

1 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Tim Prabowo Sebut Teka-teki Pengganti Sri Mulyani Berimbas Negatif: Siapa pun, Jangan Sok Tahu atau 'Geer'

Tim Prabowo-Gibran meminta agar tak ada yang menyebarkan pernyataan spekulatif dan kontraproduktif mengenai penganti Sri Mulyani.


Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

1 hari lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Terkini: Jokowi akan Lantik Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu; Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Pupuk Bersubsidi

kemenkeu menyebut Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan hari ini.


Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

1 hari lalu

Anggota bidang Ekonomi tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Tommy Djiwandono memberikan keterangan pers disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu: Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono akan Dilantik Jadi Wamenkeu Hari Ini

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.


Mengenal Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut-sebut akan Jadi Wakil Menteri Keuangan

1 hari lalu

Thomas Djiwandono (kedua kiri), Bendahara Tim Kampanye Prabowo-Hatta,  memberikan berkas dana kampanye tahap akhir di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 18 Juli 2014. Total penerimaan dana kampanye pasangan sebesar Rp. 166.559.466.941, pengeluaran sebesar Rp. 166.557.825.711 dan menyisakan saldo di Bank sebesar Rp. 1.641.229. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mengenal Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut-sebut akan Jadi Wakil Menteri Keuangan

Politikus Gerindra yang juga kemenakan Prabowo, Thomas Djiwandono dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan kabinet Jokowi


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Anggaran Per Porsi Makan Bergizi Gratis Akan Dikurangi dari Rp15 Ribu Jadi Rp9 Ribu? Ini kata Airlangga

2 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Anggaran Per Porsi Makan Bergizi Gratis Akan Dikurangi dari Rp15 Ribu Jadi Rp9 Ribu? Ini kata Airlangga

Biaya makanan dalam program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo dikabarkan akan dikurangi sehingga jumlah siswa terlibat lebih banyak


Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid saat Peresmian Pembukaan ASEAN Business Investment Summit 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sedang merampungkan white paper untuk legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah itu?


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.