Ciuman Massal, Ini Desakan Kemenpan ke Bupati Nias Selatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Radoslaw Kazmierczak/Agencja Gazeta

    REUTERS/Radoslaw Kazmierczak/Agencja Gazeta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta Bupati Nias Selatan segera bersikap, terkait dengan beredarnya pemberitaan adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan aksi ciuman massal. Hal ini diduga dilakukan saat Hari Valentine, 14 Februari, pekan lalu.

    Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan hal itu harus dicek dan jika terbukti pihaknya akan memberikan rekomendasi ke Bupati. "Yang berwenang memberi sanksi adalah Bupati," kata Bambang dalam siaran persnya, Selasa, 21 Februari 2017.

    Baca juga: Sidang Ahok, Ini Kesaksian Ahli Tafsir dari PP Muhammadiyah

    Bambang menuturkan aparatur sipil negara harus tetap berada dalam koridor etika yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, dalam beraktivitas juga harus melihat budaya ketimuran dan nasional. Dia menambahkan, pegawai ASN harus bisa menjadi contoh masyarakat, dengan menunjukkan perilaku yang baik.

    Dalam siaran pers tersebut juga ada pernyataan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha. Hilarius menyatakan tak benar ada ciuman massal, dia menjelaskan yang terjadi sebenarnya hanyalah cium pipi. "Hanya cipika-cipiki, masih dalam batas etika," ujar Hilarius.

    Hilarius bercerita hal ini berawal dari dia yang memberikan bunga sebagai kejutan pada sang istri, dan para pegawai Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Saat itu, sekitar 20 pasangan suami-istri pegawai Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang mengikuti apel, secara spontan menyampaikan ucapan Hari Kasih Sayang kepada pasangannya masing-masing sembari melakukan cium pipi.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.