Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang Dosen Universitas Tanjungpura atau UNTAN, Pontianak, diduga menjadi joki nilai mahasiswa Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 

Sumber Tempo yang merupakan alumnus S2 UNTAN mengatakan, mahasiswa yang tertarik biasanya hanya mengejar gelar untuk mendapatkan jabatan di tempat kerjanya. Mereka biasanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota DPRD. Untuk mahasiswa yang bekerja sebagai PNS ditawari harga Rp20 hingga Rp30 juta. "Angka ini sudah terkonfirmasi. Saya dengar dari orang-orang itu," kata Sumber Tempo ini, saat dihubungi, Selasa 16 April 2024.

Untuk mahasiswa dari DPRD, ia mengatakan, belum mengetahui berapa harga yang ditawarkan. Ia hanya mengatakan, mahasiswa membayar jumlah itu untuk mengamankan nilai mata kuliah hingga menyelesaikan tesis. 

Adapun dosen tersebut diduga membantu mahasiswa untuk mendapatkan nilai mata kuliah di Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Padahal, mahasiswa itu tak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar. "Ini pemalsuan akademik," kata sumber Tempo ini.

SIAKAD merupakan sistem informasi yang digunakan dosen untuk menginput nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah itu nantinya akan diumumkan tiap semester di SIAKAD. Aplikasi ini juga dirancang mengelola dan memantau data akademik mahasiswa.

Namun, nilai mata kuliah di Siakad masih bisa dimanipulasi. Dosen UNTAN ini memanipulasi sejumlah nilai mata kuliah. Ia memiliki akses memanipulasi nilai karena memiliki jabatan untuk mengelola nilai akademik di FISIP UNTAN. 

Informasi ini diketahui ketika ada dosen UNTAN lain yang merasa belum memberi nilai mata kuliah di SIAKAD. Begitu muncul, nilai sudah tak bisa ditarik karena sudah masuk ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

"Ada dosen lain yang tak pernah memberi nilai. Tapi nama dia dicatut sudah memberi nilai," kata Sumber Tempo. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun sumber Tempo ini mengatakan, salah satu mahasiswa yang menyewa jasa joki dosen, merupakan angkatan 2021. Di angkatannya, ada 7 orang mahasiswa. Namun, mahasiswa ini tak pernah hadir dan mengikuti ujian. Ia saat ini sedang mengikuti proposal tesis. Padahal, ia tak pernah menghadiri kegiatan perkuliahan sama sekali.

Menurut Sumber Tempo ini, dosen itu diduga sudah lama melakukan tindakan tersebut. Ia belum berkenan menyebut nama dosen itu. Alasannya, dirinya sedang mengumpulkan bukti tambahan. 

Namun, ia mengatakan, masalah ini sudah menjadi perbincangan di kalangan civitas academica UNTAN. Para senat Universitas hingga pimpinan UNTAN sudah menyoroti kasus ini. "Sehingga, ini jadi perhatian kampus," ujar Sumber Tempo ini.

Dekan FISIP, UNTAN, Herlan, belum bisa berkomentar mengenai kasus ini. Ia mengatakan, UNTAN sedang menyusun tim investigasi tuk mengusut kasus ini. "Saya belum bisa menyampaikan informasi selengkapnya sebelum tim investigasi selesai melakukan tugasnya," ujar Herlan, Selasa 16 April 2024.

Tempo sudah mencoba menghubungi Rektor UNTAN, Garuda Wiko. Namun, ia belum membalas pesan Tempo hingga berita ini diturunkan. 

Pilihan Editor: Fakultas Geografi UGM Peringkat 1 di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua PPI Lebanon Sebut Ada 4 Mahasiswa Indonesia Menolak Dievakuasi

1 hari lalu

Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Lebanon akibat permusuhan antara Hizbullah dan Israel, saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, dekat Jakarta, 7 Oktober 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Ketua PPI Lebanon Sebut Ada 4 Mahasiswa Indonesia Menolak Dievakuasi

Ketua PPI Lebanon menyebut masih ada empat mahasiswa yang memilih bertahan di Lebanon karena ingin melanjutkan perkuliahan.


Kuliah Umum Program Studi Produksi Media Bahas Sinema Malaysia

1 hari lalu

Dr. Fikri Hakim Jermadi saat memaparkan materi Dari Preman ke Prajurit: Kemaskulinan dalam Sinema Malaysia Foto: Rachma Tri Widuri
Kuliah Umum Program Studi Produksi Media Bahas Sinema Malaysia

Program Studi Produksi Media menggelar kuliah umum yang dihadiri oleh 3 angkatan, yaitu angkatan 2022, 2023, dan 2024.


Kasus Dugaan Pencabulan oleh Anggota DPRD Depok Berjalan Lambat, Mahasiswa Geruduk Polres

2 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Kasus Dugaan Pencabulan oleh Anggota DPRD Depok Berjalan Lambat, Mahasiswa Geruduk Polres

Sejumlah mahasiswa menggeruduk Kantor Polres Depok untuk mendesak transparansi pengusutan kasus pencabulan oleh Anggota DPRD.


Bukan Program Makan Bergizi Gratis, Fakultas Peternakan UGM Bagikan Telur Rebus Gratis untuk Mahasiswa Selama UTS

2 hari lalu

Fakultas Peternakan (Fapet) UGM membagikan telur rebus gratis kepada para mahasiswa yang tengah mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS). Dok.UGM
Bukan Program Makan Bergizi Gratis, Fakultas Peternakan UGM Bagikan Telur Rebus Gratis untuk Mahasiswa Selama UTS

Fakultas Peternakan UGM berinisiatif bagikan telur rebus gratis kepada mahasiswa yang sedang mengikuti UTS. Ini tujuannya.


Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

2 hari lalu

Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri saat melakukan Pengaduan ke Komnas HAM terkait Gaji Pokok yang tidak dibayarkan kepada PNS Kemlu dari Tahun 1961-2012, Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. Sebanyak 40 orang dari Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri hadir ke Gedung Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Menteri Luar Negeri lintas tahun 1961-2012. TEMPO/Ilham Balindra
Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

40 pensiunan Kemenlu menyatakan gaji pokok mereka tak dibayarkan oleh negara selama 51 tahun.


Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Jawab Aspirasi Mahasiswa

3 hari lalu

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjawab aspirasi mahasiswa saat melakukan aksi demontrasi pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serang ke-498 di Pendopo Serang, pada Selasa 8 Oktober 2024. Dok. Pribadi
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Jawab Aspirasi Mahasiswa

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjelaskan kepada mahasiswa tentang masalah kemiskinan, pengangguran, hingga ketenagakerjaan.


Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

5 hari lalu

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022 Tempo | Francisca Christy Rosana
Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024-2029.


148 Hakim akan Audiensi di MA dan Kemenkumham Hari Ini

5 hari lalu

Jubir SHI, Fauzan Arrasyid. Dok. Pengadilan Agama Sei Rampah
148 Hakim akan Audiensi di MA dan Kemenkumham Hari Ini

Sebanyak 148 hakim dari berbagai daerah telah berkumpul di Jakarta.


Mahasiswa National University of Singapore Ditemukan Tewas di Gedung Asrama

7 hari lalu

Merlion Park.
Mahasiswa National University of Singapore Ditemukan Tewas di Gedung Asrama

Mahasiswa National University of Singapore (NUS) ditemukan tewas dalam sebuah kamar asrama kampus pada Kamis, 3 Oktober 2024.


Ini Alasan WNI di Lebanon yang Tak Mau Dievakuasi

8 hari lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
Ini Alasan WNI di Lebanon yang Tak Mau Dievakuasi

Kementerian Luar Negeri RI menyebut WNI yang masih ingin bertahan di Lebanon adalah mahasiswa dan pekerja migran.