Grasi Antasari Azhar, Istana: Jokowi Kurangi Hukuman 6 Tahun

Reporter

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar bersama keluarganya melakukan ibadah umrah di Arab Saudi, Januari, 2017. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo membenarkan kabar bahwa Presiden Joko Widodo telah mengabulkan permohonan grasi terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar. Adapun pemberian grasi itu juga sudah diproses ke Pengadilan Negeri.

"Sudah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin kemarin. Di dalam Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak 6 tahun," ujar Johan, Rabu, 25 Januari 2017.

Johan tidak menjelaskan secara detil apa yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi Antasari Azhar. Ia hanya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai acuan pengambilan keputusan.

Baca juga:
Valentino Rossi 3 Hari di Labuan Bajo, Apa Saja Kegiatannya?
Disebut 'Babu', Buruh Migran Anggap Fahri Hamzah Gagal Paham 

Adapun permohonan grasi seorang terpidana umumnya tidak langsung diterima oleh Presiden Joko Widodo ketika disampaikan ke Istana Kepresidenan. Permohonan itu akan diterima oleh sejumlah pejabat Istana Kepresidenan dan penegak hukum dahulu untuk menimbang masukan apa yang perlu disampaikan ke presiden terkait grasi itu.

"Alasanya, salah satunya, adalah pertimbangan MA yg disampaikan kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Koordinator Kuasa Hukum Antasari Azhar Boyamin Saiman mengatakan, berdasarkan informasi dari Sekretariat Negara, grasi yang diajukan Antasari telah dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk memastikan informasi tersebut, pukul 11.00 siang nanti tim pengacara Antasari akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk melihat surat persetujuan grasi tersebut."Karena secara aturan Surat Grasi Presiden dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Boyamin dalam pesan tertulisnya, Rabu, 25 Januari 2017.

Karena itu, Boyamin belum dapat menjelaskan bagaimana isi dan detail dari grasi yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu secara resmi.

Antasari sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen pada Februari 2009. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Namun pada 6 September 2011, Antasari mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Namun upaya tersebut ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat.

Selama ditahan sejak 2010, Antasari mendapat remisi 4,5 tahun. Meski bebas bersyarat, Antasari masih diwajibkan melapor sekali sebulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Dewasa Pria Tangerang. Antasari baru bebas sepenuhnya pada 2022.

Baca juga:
Tempo Laporkan JurnalIndonesia.id ke Dewan Pers
Kejanggalan Saksi Sidang Ahok, dari Titik Koma hingga Sepatu

Sebelum dibebaskan, Antasari sempat mengajukan permohonan grasi melalui Mahkamah Agung. Pengacara Antasari, Boyamin Saiman, menjelaskan, grasi yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo itu untuk memulihkan hak sipil Antasari. "Sebab, sampai 2022, Pak Antasari bakal jadi pengangguran, tidak bisa bekerja, tidak punya hak sipil perdata, tidak bisa pinjam bank, tidak bisa kerja di perusahaan, juga tidak bisa memiliki perusahaan atau menjadi pengurus perusahaan," ujar Boyamin.

Antasari pun belum memiliki hak politik. Seperti misalnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan tidak bisa ditunjuk sebagai menteri atau Jaksa Agung.

Boyamin menuturkan, pada permohonan grasi sebelumnya, Jokowi sudah ingin mengabulkannya. Namun proses itu terkendala karena waktu itu pengajuan grasi dibatasi hanya boleh setahun setelah perkaranya inkracht. Saat ini, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal yang memberi tenggat waktu pengajuan grasi.

ISTMAN MP | DESTRIANITA | MAYA AYU PUSPITASARI | REZKY ALVIONITASARI






Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

32 hari lalu

Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Densus 88 melakukan pendalaman terhadap tersangka.


Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

32 hari lalu

Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

Kejadian bermula ketika satu anggota Paspampres melihat perempuan tersebut dengan tingkah laku mencurigakan. Membawa sepucuk pistol jenis FN.


Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

33 hari lalu

Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Jokowi menyatakan Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap konflik di negara tersebut selesai secara damai dan adil.


Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

40 hari lalu

Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

Jokowi mengungkap alasannya memilih Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI. Salah satunya karena faktor kedekatan.


Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

12 September 2022

Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.


Menilik Proyek Revitalisasi Setrum Istana Semenjak Merdeka

7 September 2022

Menilik Proyek Revitalisasi Setrum Istana Semenjak Merdeka

Sebanyak enam Istana Kepresidenan yang tersebar di sejumlah daerah juga ikut memperoleh Renewable Energy Certificate.


Istana Kepresidenan Rombak Besar-besaran Infrastruktur Listrik, Pertama Sejak 1945

6 September 2022

Istana Kepresidenan Rombak Besar-besaran Infrastruktur Listrik, Pertama Sejak 1945

Infrastruktur kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta saat ini sedang dirombak besar-besaran. Ini perombakan pertama sejak 1945.


6 Istana Kepresidenan Resmi 100 Persen Pakai Energi Hijau

6 September 2022

6 Istana Kepresidenan Resmi 100 Persen Pakai Energi Hijau

PLN senang karena Istana Kepresidenan ikut menjadi garda dalam memerangi perubahan iklim dengan beralih ke energi hijau.


Istana Rencanakan Pelantikan Menpan RB di IKN Nusantara

17 Agustus 2022

Istana Rencanakan Pelantikan Menpan RB di IKN Nusantara

Pelaksanaannya akan bersamaan dengan peletakan batu pertama atau ground breaking Istana Negara di IKN Nusantara.


Ide Penggunaan Baju Daerah pada HUT RI dari Presiden Jokowi

17 Agustus 2022

Ide Penggunaan Baju Daerah pada HUT RI dari Presiden Jokowi

Heru mengatakan Jokowi ingin agar para pejabat dan menteri bisa melestarikan budaya sambil merayakan hari bersejarah.