Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Obat Palsu, IDI dan YLKI Desak Penguatan BPOM  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Petugas kepolisian merilis barang bukti kasus obat kadaluarsa di Polda Metro Jaya, Jakarta, 5 September 2016. Polisi berhasil membongkar peredaran obat kedaluwarsa dan kosmetik palsu di salah satu toko obat yang beroperasi di wilayah Pramuka, Jakarta Timur yang dijual kembali ke pasaran dengan kemasan baru dan mengubah tahun kadaluwarsa obat.  M IQBAL ICHSAN/TEMPO
Petugas kepolisian merilis barang bukti kasus obat kadaluarsa di Polda Metro Jaya, Jakarta, 5 September 2016. Polisi berhasil membongkar peredaran obat kedaluwarsa dan kosmetik palsu di salah satu toko obat yang beroperasi di wilayah Pramuka, Jakarta Timur yang dijual kembali ke pasaran dengan kemasan baru dan mengubah tahun kadaluwarsa obat. M IQBAL ICHSAN/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menilai titik penting pengusutan kasus pemalsuan obat adalah pada aspek pengawasan dan penindakan.

Pihaknya meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperketat pengawasan bahan baku obat dari impor. “Pengawasan sektor hulu perlu diawasi ketat,” kata Faqih di Jakarta, Sabtu, 10 September 2016.

Menurut Faqih, belum ada peraturan tegas yang mengatur perihal peredaran bahan baku obat. Ini dibutuhkan agar obat bisa diperoleh siapa pun dengan mudah. Dia menambahkan, kasus pemalsuan obat di Balaraja, Tangerang, bisa sebagai pintu masuk untuk membongkar lebih luas pemalsuan dan peredaran obat ilegal.

Faqih menyarankan BPOM perlu menguatkan koordinasi mulai sektor hulu. Ini dilakukan dengan menggandeng dinas kesehatan untuk melaporkan setiap peredaran obat. Sebab, BPOM tidak mungkin harus mendatangi seluruh klinik dan rumah sakit untuk mengecek peredaran obat di sana.

Faqih menyebutkan negara sudah memiliki instrumen untuk menjerat para pelaku pemalsuan obat. Instrumen yang ada tinggal dikuatkan. Misalnya, BPOM terus melanjutkan kerja satuan tugas bersama polisi dan Kementerian Kesehatan untuk mengusut kasus pemalsuan obat dan peredaran obat ilegal.

Ketua Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsih mengatakan penegakan hukum bagi kasus pemalsuan obat harus dimulai dengan menangkap aktor di sektor hulu. Namun, untuk mencapai ke arah itu diperlukan koordinasi kuat antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan polisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, pihak perusahaan farmasi yang merasa produknya dipalsukan juga harus segera melaporkan. Laporan itu akan menjadi temuan awal untuk ditindaklanjuti satuan tugas yang telah dibentuk tiga instansi tadi.

Bahkan jika perlu, YLKI mendorong Badan Intelijen Negara untuk masuk mencari jaringan pemalsuan obat. Sebab, BPOM tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap jaringan yang terstruktur dan sistematis itu.

Sedangkan apabila pelaku atau distributor obat ilegal ditemukan, harus ada upaya pemblokiran (black list) terhadap mereka.

Sularsih menilai langkah itu bisa dilakukan seperti kejahatan di sektor perbankan dengan sistem black list. Terakhir adalah mengedukasi masyarakat mengenai cara memilih obat yang benar.

DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puan Maharani Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Covid-19

1 Agustus 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Covid-19

Puan Maharani mengutuk praktik mafia obat, terlebih untuk obat terapi Covid-19. Meminta mereka ditindak tegas.


Bantah Terawan, YLKI Sebut Harga Obat Mahal karena Mafia Impor

27 November 2019

(ki-ka) Ketua BPOM RI Penny K Lukito, Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim dan Ketua YLKI Tulus Abadi saat konferensi pers di gedung BPOM, Jakarta Pusat, 5 Februari 2018. BPOM menemukan adanya DNA babi dalam Viostin DS dan Enzyplex serta sekaligus mencabut peredaran produk tersebut dari pasaran. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Bantah Terawan, YLKI Sebut Harga Obat Mahal karena Mafia Impor

YLKI menilai rencana Menkes Terawan Agus Putranto untuk mengambil alih perizinan obat tidak bakal mampu menurunkan harga obat.


Diancam Mafia, Nyawa Conor McGregor Dihargai Rp 14,3 Miliar

11 Januari 2018

Conor McGregor bercengkerama dengan Rita Ora dalam Fashion Award 2017 di London, akhir pekan lalu. (dailymail.co.uk)
Diancam Mafia, Nyawa Conor McGregor Dihargai Rp 14,3 Miliar

Bintang MMA dari UFC yang namanya sedang berkibar, Conor McGregor, dikabarkan sedang terlibat masalah dengan mafia Irlandia dan diancam untuk dibunuh.


Ingin Harga Obat Murah, KPPU Gandeng UNDP  

25 Mei 2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. TEMPO/Amston Probel
Ingin Harga Obat Murah, KPPU Gandeng UNDP  

KPPU menggandeng UNDP agar masyarakat lebih mudah mengakses obat murah.


Tak Pernah Terjadi, Pemenang Lelang Obat Dibatalkan LKPP

9 Februari 2016

medicineworld.org
Tak Pernah Terjadi, Pemenang Lelang Obat Dibatalkan LKPP

Pelaku industri farmasi mempertanyakan akuntabilitas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang membatalkan pemenang lelang obat


Obat di Indonesia Termahal di ASEAN, Ini Dalih Menkes

8 Januari 2016

Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek, melakukan sidak alat pendeteksi virus Ebola di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 3 November 2014. Sidak tersebut dilakukan untuk memperketat masuknya virus ebola ke Indonesia melalui bandara dan pelabuhan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Obat di Indonesia Termahal di ASEAN, Ini Dalih Menkes

Menteri Nila Moeloek mengatakan, obat-obatan paten tertentu seperti obat kanker mahal karena masih dibuat perusahaan farmasi asing.


KPPU: Harga Obat di Indonesia Termahal di ASEAN  

15 Desember 2015

Pengunjung menghadiri pameran niaga industri farmasi
KPPU: Harga Obat di Indonesia Termahal di ASEAN  

KPU menyebutkan harga obat di Indonesia termasuk salah satu yang termahal dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.


Tekan Harga Obat di Indonesia, Ini Usul KPPU  

15 Desember 2015

Pengunjung menghadiri pameran niaga industri farmasi
Tekan Harga Obat di Indonesia, Ini Usul KPPU  

KPPU mengusulkan pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menekan harga obat di Indonesia yang selama ini tergolong termahal di Asia Tenggara.


Ini Surat Edaran Perhimpunan Dokter Tanggapi Suap Farmasi  

13 November 2015

Ilustrasi dokter/kesehatan. Pixabay.com
Ini Surat Edaran Perhimpunan Dokter Tanggapi Suap Farmasi  

Investigasi Tempo menemukan sebanyak 2.125 dokter diduga menerima suap hingga Rp 131 miliar dari perusahaan farmasi.


Marak Suap Dokter, Ini Imbauan Perhimpunan Dokter Paru  

13 November 2015

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Marak Suap Dokter, Ini Imbauan Perhimpunan Dokter Paru  

Kabar maraknya kasus suap dokter mendorong Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengeluarkan imbauan untuk semua dokter paru di Indonesia.