Dukung Rizal Ramli Jadi Cagub DKI, KSPI Dekati Parpol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap Rizal Ramli untuk maju sebagai Cagub DKI Jakarta 2017 di Hotel Mega Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2016. TEMPO/Azis

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap Rizal Ramli untuk maju sebagai Cagub DKI Jakarta 2017 di Hotel Mega Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2016. TEMPO/Azis

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memuluskan langkah mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli maju dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menjalin komunikasi dengan partai yang belum mengusung calon gubernur.

    "Kami akan melakukan komunikasi dengan PDIP, PAN, PKB, ataupun PPP," ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2016.

    Iqbal mengakui, sejauh ini, pihaknya belum membuka komunikasi dengan partai mana pun. Namun ia optimistis akan ada partai yang bakal meminang Rizal. Menurut dia, Rizal memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik dalam memimpin. "Kami harapkan partai yang belum memiliki calon mendukung Rizal Ramli untuk maju," ucapnya.

    Iqbal menjelaskan, buruh yang tergabung dalam KSPI sudah menyatakan siap bekerja keras dalam mendukung Rizal. Tidak hanya itu, ia menuturkan akan mempromosikan Rizal kepada masyarakat untuk turut mendukung Rizal maju dalam pilkada DKI. "Kami akan promosikan Rizal Ramli dan akan mengenalkannya kepada rakyat melalui ketuk pintu dan terjun langsung ke lapangan," katanya.

    Selain itu, dalam waktu dekat, ia bersama buruh se-DKI Jakarta akan melakukan long march ke lima penjuru DKI Jakarta untuk mengenalkan Rizal Ramli. "Kami akan jalan kaki di lima wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat," ucapnya.

    ABDUL AZIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.