KPK Tangkap Panitera PN Pusat, Ini Komentar Mahkamah Agung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini lebih rajin menangkap pejabat di tubuh peradilan. "Sasaran dari KPK memang pengadilan. Terbukti, kan?" katanya saat dihubungi, Jumat, 1 Juli 2016. “Mungkin kementerian dan lembaga lain bersih semua gitu."

    Kamis malam kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan mencokok panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso. Suhadi mengatakan Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara Santoso begitu resmi ditetapkan sebagai tersangka. "Langsung kalau sudah ada kepastian dari KPK," ujarnya.

    KPK tercatat beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan dalam jangka waktu yang berdekatan. Dalam operasi tersebut, beberapa yang terjaring adalah oknum pengadilan.

    Berikut ini daftar kasus dan oknum pengadilan yang tertangkap KPK.

    Februari 2016
    Kasus suap Rp 400 juta untuk penundaan pengiriman salinan kasasi.
    Tersangka: Kepala Subdirektorat Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna dan pengusaha Ichsan Suaidi.

    April 2016
    Kasus suap pengajuan peninjauan kembali perkara Lippo Group.
    Tersangka: panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno.

    Mei 2016
    Suap hakim untuk memberikan putusan bebas kepada terdakwa korupsi penyelewengan honor dewan pembina Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu.
    Tersangka:
    1. hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Janner Purba,
    2. hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton,
    3. Panitera pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy,
    4. terdakwa korupsi Syafri Syafii,
    5. terdakwa korupsi Edi Santron.

    15 Juni 2016
    Kasus suap panitera untuk meringankan putusan terdakwa pencabulan Saipul Jamil.
    Tersangka:
    1. advokat Berthanatalia Ruruk Kariman, ditetapkan sebagai tersangka;
    2. advokat Kasman Sangaji, ditetapkan sebagai tersangka;
    3. kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, ditetapkan sebagai tersangka;
    4. panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, ditetapkan sebagai tersangka.

    30 Juni 2016
    Kasus dugaan suap dalam perkara perdata. Operasi dilakukan semalam. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso, terjaring dalam operasi tersebut.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.