TEMPO.CO, Depok - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengaku gerah melihat aparat keamanan yang tidak tegas dalam melerai peristiwa kerusuhan. Sering kali polisi hanya menjadi penonton ketika masyarakat mulai brutal dan saling menghancurkan karena dianggap takut melanggar hak asasi manusia.
"Kalau ditanya kenapa tidak bertindak, polisi akan menjawab takut melanggar hak asasi. Kalau begitu pelajari lagi hak asasi," katanya usai memberikan kuliah umum bertema Konflik dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu, 14 November 2012.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menegaskan, jika memang alasannya hak asasi, maka para polisi harus belajar kembali undang-undang tentang hak asasi manusia. Dari sepuluh hak dalam undang-undang itu, sebuah pasal menegaskan kewenangan aparat keamanan melindungi hak orang lain.
"Pasal J menerangkan, semua orang memiliki kewajiban menghargai hak orang lain sesuai hukum," katanya. Saat ini perilaku masyarakat semakin melenceng dari asas demokrasi Indonesia. Masyarakat sering main hakim sendiri jika ada sebuah permasalahan.
Itu akibat pemerintah tidak mampu memutuskan sesuatu secara demokratis sehingga rakyat mengambil keputusan sendiri. Kalau ada masalah, kata Kalla, menyerang kantor camat, kantor bupati. "Kalau polisi melarang, polisi akan diserang," katanya.
Polisi sebagai aparat keamanan akhirnya menjadi penonton. Padahal, tangan personel itu dilengakapi senjata. Kondisi seperti ini yang membuat Kalla gerah. "Kalau ada yang bakar tangkap saja, tembak," katanya. Sebab, perbuatan itu (bakar) melanggar HAM. "Untuk apa senjata dibeli kalau bukan untuk menembak."
Namun, Kalla mengimbau polisi tidak keterlaluan menembak sampai orang meninggal. "Tembak kakinya, ke atas (udara), atau apalah," katanya. Pasalnya, jika aparat dan pemerintah tidak mampu menangani kerusuhan, Indonesia akan berada dalam hukum rimba. "Maka terjadilah hukum rimba di Indonesia."
Kalla mencatat, sejak permulaan era Reformasi hingga saat ini ada sebanyak 15 konflik besar di Indonesia. Di antaranya, Poso, Ambon, dan Lampung. Sepuluh konflik di antaranya dikarenakan masyarakat kecewa terhadap pemerintah.
ILHAM TIRTA
