Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Curhat Hidayat Nur Wahid Soal Survei Partai Islam

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sempat bercerita tentang hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukan rendahnya dukungan terhadap partai-partai Islam. Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid meminta masukan dari Muhammadiyah mengenai hal tersebut. 

"Tiga partai terbanyak terkait dengan korupsi tak yang satupun dari partai Islam. Tapi mengapa tiga partai itu tetap yang diminati masyarakat. Padahal yang ini (partai Islam) tidak korup," kata Hidayat saat bertemu sejumlah tokoh Muhammadiyah di Kantor Muhammadiyah, Rabu, 17 Oktober 2012.

Hidayat mengatakan partai Islam merupakan partai yang pertama di Indonesia. Bahkan tokoh partai Islam itu yakni HOS Tjokroaminoto, kata Hidayat, menjadi guru Soekarno. Bahkan keindonesiaan sebagian masyarakat merupakan pengorbanan terbesar bagi umat Islam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, partai Islam merupakan suatu yang wajar di Indonesia. Ia menyarankan partai Islam, termasuk PKS, menjadi partai berakidah. "Harus tampil sebagai partai yang keislaman yang kuat," ucap Din.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research melemparkan pertanyaan secara terbuka pada responden tentang partai apa yang akan dipilih dalam pemilihan umu 2014. Pilihan tertinggi jatuh pada Golkar dengan 14 persen, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (9 persen), dan Demokrat (8 persen).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun partai anyar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyodok di posisi keempat dengan 4 persen suara mengalahkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang hanya meraup 3 persen bersama PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, Parti Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

SUNDARI

Berita terpopuler lainnya:
Novi Akan Tuntut Penyebar Foto Syur  

Panglima TNI Bela Anak Buahnya yang Pukul Wartawan 

Penyebab Novi Lepas Baju di Mobil Versi Psikiater 

Pagi Ini, Jokowi Nempel SBY di Kemayoran 

Seperti Apa Impian Jokowi Soal Metromini?

Dua Polisi yang Hilang di Poso Ditemukan Tewas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

6 jam lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

16 jam lalu

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta(Jateng- DIY) Iqbal Wibisono. Tempo/Pribadi Wicaksono
Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Partai Golkar menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

1 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

2 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

6 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

7 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

8 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Google Form, Apa Saja Fungsinya?

8 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Form, Apa Saja Fungsinya?

Google Form platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir, survei, kuis, dan polling