Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kejaksaan Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Bandara Banyuwangi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Banyuwangi - Kepala Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi I Ketut Suadiartha mengatakan telah mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memutus satu tahun atas terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Banyuwangi sebesar total Rp 19 miliar, Suharno.

Sebelumnya, Suharno diganjar lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan denda Rp 200 juta. Namun, Pengadilan Tinggi Jatim memutus lebih ringan dengan satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Sedangkan terhadap lima terdakwa lain, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Yakni, bekas Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Sujiharto, bekas Kepala Bagian Perlengkapan Sugiharto dan bekas Camat Kabat Soegeng Siswanto, masing-masing diganjar empat tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta.

Berikutnya, bekas Kepala Desa Pengantigan, Muhammad Effendi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan bekas Kepala Kantor BPN Nawolo Prasetyo diganjar hukuman 6,5 tahun penjara.

Sementara itu, hari ini kuasa hukum Suharno, Hartono, merasa kecewa karena kliennya batal dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Sebab, mengacu putusan banding Pengadilan Tinggi, seharusnya kliennya bebas karena masa penahanannya yang hanya satu tahun telah habis. "Klien saya ditahan per 12 September 2008, sehingga hari ini genap satu tahun," kata Hartono, Sabtu (12/9).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hartono, Suharno gagal dibebaskan karena terhalang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/PAN/368/XI/1983. Dalam surat edaran itu, kata Hartono, pembebasan narapidana yang terlibat kasus yang menjadi perhatian, maka pihak lembaga pemasyarakatan harus berkordinasi dengan Mahkamah Agung. "Kami masih harus menunggu dua hari lagi," kata Hartono.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi Abdul Hany menolak berkomentar mengenai hal ini.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dugaan Korupsi Lahan Bandara Hasanuddin, 2 Pejabat BPN Ditahan

16 Maret 2017

Ilustrasi (inloughborough.com)
Dugaan Korupsi Lahan Bandara Hasanuddin, 2 Pejabat BPN Ditahan

Lima tersangka yang ditahan diduga ikut berperan dalam tindak pidana korupsi terkait lahan bandara yang mengakibatkan kerugian negara Rp 317 miliar.


Pengusutan Bandara Mengkendek Terhambat Status Lahan  

18 Juni 2015

Seorang warga pencari rumput melintas di atas
Pengusutan Bandara Mengkendek Terhambat Status Lahan  

"Keterangan ahli maupun tokoh masyarakat adat juga menyebutkan itu tanah Tongkonan atau tanah adat," ujar Ompo.


4 Suku Ancam Tutup Bandara Sentani

19 Oktober 2013

TEMPO/Arif Fadillah
4 Suku Ancam Tutup Bandara Sentani

Aksi ini dilakukan akibat ganti rugi hak ulayat tanah adat mereka, belum dibayarkan.


Gubernur Tolak Pindahkan Bandara Semarang  

17 Januari 2013

Bandara Ahmad Yani  Semarang, Jawa Tengah. ANTARA/R. Rekotomo
Gubernur Tolak Pindahkan Bandara Semarang  

Lokasi bandara sekarang dinilai tidak strategis.


DPRD Balikpapan Tak Tersangkut Kasus Somber

11 Maret 2010

DPRD Balikpapan Tak Tersangkut Kasus Somber

Kasus itu terjadi sebelum pelantikan anggota dewan Balikpapan, sehingga kami tidak mungkin terlibat, kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sukri Wahid, hari ini.


Bandara Banyuwangi Tidak Laku Jual

4 Maret 2009

Bandara Banyuwangi Tidak Laku Jual

Belum lakunya Bandar Udara Banyuwangi ini tidak sebanding dengan besarnya biaya pembangunan yang sudah dicairkan Pemerintah Pusat sejak 2004-2008, sebesar Rp 22,8 miliar.


Bupati Banyuwangi Jadi Tersangka Korupsi

29 Agustus 2008

Bupati Banyuwangi Jadi Tersangka Korupsi

Kejaksaan Agung telah menetapkan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari sebagai tersangka korupsi sebesar Rp 19,76 miliar. Ratna dituding terlibat dalam penggelembungan harga tanah untuk pengadaan lahan lapangan terbang Banyuwangi.


Purnawirawan Angkatan Darat Unjuk Rasa

27 Juni 2007

Purnawirawan Angkatan Darat Unjuk Rasa

Ratusan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarganya berunjuk rasa ke Markas Kodam I Bukit Barisan pada Rabu (27/6). Mereka menuntut lahan mereka di kawasan Kuala Namu yang dijual Pusat Koperasi Angkatan Darat Kodam I Bukit Barisan kepada PT Angkasa Pura II untuk pembangunan Bandara dikembalikan.


Lima Terdakwa Dituntut Tiga Tahun Penjara

3 April 2007

Lima Terdakwa Dituntut Tiga Tahun Penjara

Lima dari delapan terdakwa kasus korupsi perluasan lahan Bandara Soekarno-Hatta dituntut hukuman masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.