TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memberi sinyal akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi usai acara halalbihalal di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024. Aboe mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun menjadi oposisi.
Hanya, keinginan PKS itu mendapatkan penolakan dari Partai Gelora, partai nonparlemen yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM—gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo Subiano dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Soal peluang PKS bergabung dengan koalisi Prabowo, Gerindra menyatakan tidak pernah mempunyai masalah dengan PKS. Politikus Gerindra Hendarsam Marantoko mengatakan PKS sejak dahulu adalah teman seperjuangan partainya, terutama saat berjuang di beberapa pilpres sebelumnya.
"Mereka teman-teman seperjuangan, kalau masalah pecah di Pilpres 2024 itu hanya masalah strategi," kata Hendarsam dalam diskusi daring bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’ pada Sabtu, 4 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
Mengenai ketidakhadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam halalbihalal PKS beberapa waktu lalu, dia menyebutkan tidak ada permasalahan tertentu. Menurut dia, Prabowo berhalangan hadir di acara itu karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.
Selain itu, kata dia, undangan halalbihalal PKS kepada Gerindra sebenarnya bersifat umum, sehingga tidak ada undangan khusus kepada Prabowo.
Jika Komunikasi Sudah Final, Prabowo akan Bertemu PKS
Hendarsam menilai, sejauh ini, belum terdapat komunikasi dari PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, kata dia, sudah ada gestur tertentu dari para kader maupun elite PKS yang menunjukkan keinginan tersebut.
"Tidak bisa kami pungkiri dalam sejarahnya PKS ini merupakan mitra lama kami, sudah beberapa kali pilpres dari teman-teman PKS berjuang bersama-sama kami," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komunikasi antara PKS dan KIM perihal peluang PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo memang sudah ada. Namun dia mengklaim komunikasi itu belum dilakukan secara langsung dan final.
