Dugaan Korupsi Lahan Bandara Hasanuddin, 2 Pejabat BPN Ditahan

Reporter

Ilustrasi (inloughborough.com)

TEMPO.CO, Makassar - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat akhirnya menahan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional Maros yang ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi lahan Bandara Hasanuddin seluas 60 hektare, Rabu malam 15 Maret 2017. Mereka ditahan setelah menjalani pemeriksaan secara maraton.

"Mereka telah menyalahi aturan dan ditemukan melakukan perbuatan melawan hukum terkait masalah pengadaan tanah. Sementara kami jerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin di kantor Kejati Sulawesi Selatan, Rabu malam 15 Maret 2017.

Baca: Lima Tersangka Baru Kasus Korupsi Bandara Sultan Hasanuddin

Ia menyebutkan tersangka yang ditahan itu, di antaranya Kepala BPN Maros, AN, Kepala BPN Wajo Baru HZ yang pernah bertugas di Maros. Selain 2 pejabat itu, ada tiga PNS yang berperan tim Satgas A dan B yaitu H, MT dan HT. Para tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara senilai Rp 317 miliar.

Salahuddin menjelaskan, usai tersangka menjalani pemeriksaan langsung digiring ke Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun Kepala BPN Makassar karena perempuan jadi ditahan di Rutan Kelas I Makassar.

"Ada ruangan khusus perempuan di Rutan, kalau Lapas semuanya laki-laki," ucap dia. "Kelimanya ditahan oleh penyidik sampai 20 hari mendatang.

Salahuddin menjelaskan bahwa nilai kerugian negara yang dimaksud itu berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan sebesar Rp 317 miliar. Sehingga modus mereka itu yang tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Perpres 71 tahun 2012.

Baca juga: Madura Jadi Daerah Percontohan Penanganan Konflik Sosial Pilkada  

"Nah para tersangka ini tidak melaksanakan pengawasan secara benar terhadap pengadaan," ujar Salahuddin. Padahal harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Rp 10 ribu - Rp 50 ribu dibayarkan Rp 600 ribu per meter.

Sebelumnya ada empat tersangka yang sudah ditahan terlebih dahulu yakni Camat Mandai, Kabupaten Maros, Machmud Osman, Kepala Desa Baji Mangai Raba Nur, Kepala Dusun Ba'do-ba'do Rasyid dan PNS Pemkab Maros Siti Rabiah.

Kuasa hukum Andi Nuzulia dan Hijaz, Andi Muryadi Mukhtar mengatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan pekan depan. Sebab, ia menegaskan bahwa penahanan kliennya tak memenuhi unsur dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan.

"Kami tanya mana kesalahan saya punya klien tunjukkan. Kalau harga tanah dibilang kemahalan mana tunjukkan, tapi tetap tak bisa ditunjukkan," tutur Muryadi usai kliennya menjalani pemeriksaan.

Dia mengaku keberatan dengan penahanan dan pasal yang disangkakan oleh kliennya karena tak cukup alat bukti. Sehingga ia beserta rekan-rekannya bakal menggugat hasil audit BPKP Sulsel yang dinilai merugikan negara.

Baca juga: Mulai 1 April, Taksi Online Punya Batas Harga  

"Karena tak ada unsur atau poin yang memenuhi untuk penahanan kepada klien saya. Tapi karena kejaksaan bersikeras mau tahan maka kami persilahkan dan kami  juga tak bisa melawan," ucap dia.

Muryadi mengatakan cara perhitungan tersebut salah karena tak menggunakan metode. Selain itu, kliennya tidak menandatangani surat penahanan karena kejaksaan tak menunjukkan apa yang menjadi kesalahannya. "Apa salahnya dan data tak ada diperlihatkan," ucap Muryadi.

DIDIT HARIYADI






Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

5 jam lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

22 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


Pejabat Bogor Tersangka Korupsi Dana Bencana Mendadak Sakit Saat Hendak Diperiksa

53 hari lalu

Pejabat Bogor Tersangka Korupsi Dana Bencana Mendadak Sakit Saat Hendak Diperiksa

Pejabat Kabupaten Bogor itu hendak diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan bencana di BPBD,


Situs Kejaksaan Garut Diretas, Gambarnya Diganti Soal Kasus Brigadir J

54 hari lalu

Situs Kejaksaan Garut Diretas, Gambarnya Diganti Soal Kasus Brigadir J

Situs Kejaksaan Negeri Garut mengalami peretasan. Situs itu tampilannya berisi berita tentang kasus kematian Brigadir J.


Kasus Korupsi PLTS, Kejari Kutai Timur Sita Mobil Range Rover dan Uang Rp 3,6 Miliar

55 hari lalu

Kasus Korupsi PLTS, Kejari Kutai Timur Sita Mobil Range Rover dan Uang Rp 3,6 Miliar

Dalam kasus pengadaan solar cell PLTS di Kabupaten Kutai Timur ini, kejaksaan negeri menyita barang dari saksi yang menerima fee.


Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Gandeng Kejaksaan untuk Atasi Permasalahan Hukum

7 Juli 2022

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Gandeng Kejaksaan untuk Atasi Permasalahan Hukum

Kejaksaan bakal memberikan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.


Sidang Dokter Mery Pembakar Bengkel, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal

15 Juni 2022

Sidang Dokter Mery Pembakar Bengkel, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal

Tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang tengah menyiapkan rencana tuntutan terhadap Dokter Mery Anastasia, 30 tahun.


Kejaksaan Negeri Depok Selidiki Lagi Korupsi Damkar, Bakal Ada Tersangka Baru?

14 Juni 2022

Kejaksaan Negeri Depok Selidiki Lagi Korupsi Damkar, Bakal Ada Tersangka Baru?

Kejaksaan Negeri Depok tiba-tiba membuka kembali penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).


Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sepanjang 2021

1 Juni 2022

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Musnahkan Barang Bukti Narkoba Sepanjang 2021

Barang bukti narkoba sepanjang tahun 2021 dimusnahkan dengan cara dibakar. Berasal dari 393 kasus yang sudah inkracht.


Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Tangkap DPO yang Buron Selama 6 Tahun

30 Mei 2022

Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Tangkap DPO yang Buron Selama 6 Tahun

Setelah penangkapan, tim intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menitipkan terpidana di Kejari Ambon untuk memeriksa administrasi dan kelengkapan.