Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belum Berikan SK ke Anies, Partai Buruh Menunggu Keputusan PDIP

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Partai Burur Said Iqbal (kiri) dan Anies Baswedan saat bertemu di Posko Pemenangan Partai Buruh di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Presiden Partai Burur Said Iqbal (kiri) dan Anies Baswedan saat bertemu di Posko Pemenangan Partai Buruh di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh masih menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta 2024. 

Meski tidak eksplisit menyebut PDIP, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan dukungan resmi atau surat keputusan (SK) tanpa berkoalisi dengan partai besar. 

“Tentu kami menunggu partai yang lain khususnya partai yang besar karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung,” kata Said Iqbal saat menerima kunjungan Anies di Posko Pemenangan Partai Buruh di Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2024. 

Iqbal mengatakan tidak bisa memberikan Surat Keputusan karena tidak memenuhi syarat ambang batas suara sah yang diminta Komisi Pemilihan Umum. Namun, Said memastikan Partai Buruh mengusung Anies di Pilkada Jakarta

“Dalam waktu dekat saya yakin Pak Anies dan timnya meyakinkan partai-partai lain, khususnya partai yang besar yang bisa memenuhi ambang batas,” ujarnya. 

Sementara itu, Anies mengatakan belum ada keputusan final dari partai besar karena belum memenuhi persyaratan 7,5 persen suara sah untuk maju di Jakarta. Anies mengatakan masih menunggu rekan-rekan PDIP untuk menyampaikan restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

“Tentu semuanya menunggu arahan dari ibu ketua umum, Ibu Megawati. Saya menunggu,” kata Anies.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan kesamaan nasib PDIP dengan Anies membuat PDIP dan Anies mulai membuka komunikasi politik, khususnya di Pilkada Jakarta. Basarah menjelaskan PDIP dan Anies sama-sama dieliminasi dan dikucilkan dari panggung politik, sehingga PDIP memiliki kesamaan kehendak dengan Anies.

Basarah menyampaikan PDIP akan melihat perkembangan lanjutan usai Anies bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jakarta pada Sabtu siang sekaligus menunggu laporan hasil pertemuan itu.

Basarah mengatakan PDIP masih membuka peluang mengusung Anies di Pilkada Jakarta. “Bisa saja pada kerja sama itu PDIP mengambil posisi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur yang dari PDIP,” tuturnya.

Savero Ariesta berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

8 menit lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat soal perubahan PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.


DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pemilu oleh KPU: Dari Bikin Film hingga Sewa Jet Pribadi

46 menit lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kiri) dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kanan) berbincang sebelum dimulainya rapat dengar pendapat soal revisi PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pemilu oleh KPU: Dari Bikin Film hingga Sewa Jet Pribadi

Komisi II DPR juga mempertanyakan rencana KPU membuat Akademi Pemilu RI.


Hasil Kesepakatan DPR dan KPU Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

1 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Hasil Kesepakatan DPR dan KPU Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP selanjutnya akan menyusun PKPU soal kotak kosong di pilkada 2024.


Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

Petinggi PDIP dan Gerindra memastikan agenda pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana.


Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah

2 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah

KPU catat 41 daerah memiliki calon tunggal di Pilkada 2024. Peneliti TII jelaskan pilkada ulang maksimal dilakukan 2 tahun bila kotak kosong menang.


Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

3 jam lalu

Pasangan bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. ANTARA/HO-Relawan Eri-Armuji
Pilkada Surabaya: Petahana Eri Cahyadi-Armuji Lawan Kotak Kosong, Semua Parpol Mengusung Mereka

Petahana Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Surabaya 2024. Ia diusung 18 partai politik.


Kata JK soal Ridwan Kamil Ditolak Warga Jakarta

4 jam lalu

Pengendara melewati pagar yang menjadi target vandalisme di kawasan Stasiun Cikini, Jakarta, Jumat 6 September 2024. Di sejumlah ruas jalan di Jakarta bertebaran coretan yang berisi penolakan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disung menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Kata JK soal Ridwan Kamil Ditolak Warga Jakarta

Ridwan Kamil menyatakan sudah berpengalaman menerima penolakan dalam pemilihan kepala daerah.


KPU Sebut Semua Caleg Terpilih yang Akan Maju Pilkada Sudah Mengundurkan Diri

14 jam lalu

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, usai mengawasi pembukaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Kantor KPU DKI Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KPU Sebut Semua Caleg Terpilih yang Akan Maju Pilkada Sudah Mengundurkan Diri

Sejumlah nama caleg terpilih memutuskan maju dalam pilkada serentak.


Pilkada Jakarta 2024: Pramono Bertemu Bamsoet hingga Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

14 jam lalu

Gedung bertingkat di jalan Sudirman, Jakarta, 2 April 2020. Tempo/Tony Hartawan
Pilkada Jakarta 2024: Pramono Bertemu Bamsoet hingga Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

Budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menilai cara pendekatan para bakal paslon Pilkada Jakarta kepada masyarakat hanya gimik


19 Caleg Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya

14 jam lalu

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
19 Caleg Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan bahwa caleg terpilih yang mengikuti pilkada sudah menyerahkan surat pengunduran diri