Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Cak Imin Soal Dialog dengan Yenny Wahid dan Wapres Bahas Konflik PKB-PBNU

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. ANTARA
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap berdialog dengan putri presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membahas konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan PKB.

“Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin malam, 19 Agustus 2024.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu mengatakan hanya menginginkan semua hal dalam kondisi damai. Karena itu, dia menerima semua kritik dan masukan. Namun dia menegaskan PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.

“PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan, Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa tidak ada organisatoris,” ujarnya.

Sebelumnya, Yenny Wahid mengharapkan Wapres bisa menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB.

“Kiai Ma'ruf Amin bisa mengambil peran besar bisa mengajak para kiai sepuh bu nyai-bu nyai sepuh untuk duduk bersama. Mengajak semua pihak, Gus Yahya, Cak Imin, dan Gus Saiful untuk duduk bersama, lalu dirembuk bersama apa sih yang menjadi kepentingan bersama ini apa," ucap Yenny usai bertemu dengan Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin.

Gus Yahya atau Yahya Cholil Staquf adalah Ketua Umum PBNU, Gus Saiful atau Saifullah Yusuf merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

Yenny juga mengaku gelisah atas kondisi yang saat ini terjadi antara PBNU dan PKB. Dia dan Wapres sepakat adanya PBNU dan PKB merupakan berkah bagi Indonesia sehingga harus sama-sama dijaga. Untuk itu, dia memohon kepada Wapres sebagai sesepuh NU bisa mengajak PBNU dan PKB mediasi bersama agar tercipta proses dialog yang mandiri.

Apalagi, kata dia, PBNU dan PKB adalah institusi yang didirikan untuk mengusung nilai-nilai kemaslahatan di tengah masyarakat.

Kesediaan Wapres Jadi Penengah Konflik PBNU dan PKB

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan kesediaannya menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB. Wapres menyampaikan kesediaan itu dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024.

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres.

Menurut Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama, terlebih dia merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU.

Pilihan editor: Reaksi KIM Plus atas Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

8 jam lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.


Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

2 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.


PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

3 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?


Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.


Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU RI untuk mengikuti undang-undang yang berlaku dalam pembatalan atau penarikan caleg terpilih


Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

3 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal beserta jajaran pengurus Partai memberikan keterangan pers terkait Puncak Harlah ke-25 PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKB dari seluruh Indonesia, termasuk kiai khos NU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

Partai politik pro pemerintahan Prabowo sudah diminta menyetor nama calon anggota kabinet Prabowo. PKB mengklaim menyodorkan kader terbaik.


PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

PKB merespons soal pembahasan RUU Kementerian Negara.


PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

PKB mengaku telah menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo.


PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

3 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakkan hukum. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

PKB meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakan hukum.