Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gus Yahya Sebut PBNU Sedang Kaji Hubungan dengan PKB, Ini Sebabnya

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPengurus Besar Nahdlatul Ulama atau (PBNU) menyatakan sedang mengkaji ulang hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menuturkan anggotanya tidak eksklusif berada di PKB.

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengatakan akhir-akhir ini terdapat artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujarnya dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

PBNU mengutus Wakil Ketua Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi mengenai kelanjutan hubungan antara PBNU dan PKB.

Gus Yahya menyebutkan kedua tokoh NU tersebut memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya. Dia menyerahkan proses keseluruhan kepada kedua tokoh tersebut. Komunikasi akan terus dilakukan mengenai hal tersebut dengan PBNU perihal langkah-langkah yang harus diambil.

Dia menegaskan, meskipun warga NU ada yang menjadi konstituen PKB, banyak juga anggotanya yang tersebar di partai lain. "Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata dia menegaskan.

Secara khusus dia mengatakan PKB juga tidak dapat menyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU karena tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut.

Mengenai apakah akan mengembalikan PKB menjadi bagian dari PBNU, Gus Yahya mengatakan tidak tahu pasti karena masih dalam proses awal kajian. Dia juga tidak dapat memberikan batas waktu penyelesaian kajian tersebut.

"Kita paham lah ada kepentingan politik di situ, ada agenda-agenda politik di situ, kami paham. Maka kami juga tidak mau melangkah tergesa-gesa," tutur Gus Yahya.

Gus Ipul Berpendapat Pemilik Sah PKB adalah NU

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pihaknya sedang mendiskusikan pembentukan semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke NU.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada Jumat, 26 Juli 2024.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

8 jam lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.


Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

2 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.


PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

3 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?


Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.


Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Pembatalan Caleg Terpilih, Bawaslu: KPU Tidak Boleh Langgar UU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU RI untuk mengikuti undang-undang yang berlaku dalam pembatalan atau penarikan caleg terpilih


Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal beserta jajaran pengurus Partai memberikan keterangan pers terkait Puncak Harlah ke-25 PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKB dari seluruh Indonesia, termasuk kiai khos NU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Partai Politik Mulai Setor Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo

Partai politik pro pemerintahan Prabowo sudah diminta menyetor nama calon anggota kabinet Prabowo. PKB mengklaim menyodorkan kader terbaik.


PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Sebut RUU Kementerian Negara Dukung Percepatan Program Prabowo-Gibran

PKB merespons soal pembahasan RUU Kementerian Negara.


PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PKB Telah Sodorkan Nama Kader untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

PKB mengaku telah menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo.


PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

3 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakkan hukum. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
PKB Yakini Penggeledahan Rumah Mendes Abdul Halim Murni Penegakan Hukum

PKB meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakan hukum.


Serba-serbi Gus Ipul Gantikan Risma Jadi Mensos Tak Sampai 2 Bulan

3 hari lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Serba-serbi Gus Ipul Gantikan Risma Jadi Mensos Tak Sampai 2 Bulan

Gus Ipul dilantik berdasarkan surat Keppres Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia 2019-2024.