Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI akan Buka Rekrutmen Khusus untuk Prajurit Satuan Siber

image-gnews
Panglima TNI Agus Subiyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Panglima TNI Agus Subiyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merencanakan rekrutmen dan pendidikan khusus untuk anggota satuan siber TNI. Pernyataan itu dia sampaikan untuk merespons usai terjadi peretasan data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. 

"Masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan siber," kata Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Agus berencana peluang pendaftar untuk masuk dalam satuan siber TNI itu tak lagi terbatas pada pendidikan Bintara, Tamtama ataupun perwira. Dia menyebut orang yang memiliki latar belakang teknologi informasi dapat pula mendaftar. 

"Jadi memang dari mungkin kuliahnya atau SMA-nya sudah punya kemampuan IT," kata Agus.

Agus mengatakan bahwa peretasan itu berdampak pada perubahan konsep di satuan siber, terutama perihal rekrutmen. Dia menilai personel dalam satuan siber harus memiliki kemampuan teknologi informasi atau IT yang mumpuni.

"Kami lagi evaluasi. evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," kata Agus. 

Sebelumnya, sebuah akun X dengan centang biru FalcoonFeed.oi atau @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar penjualan data milik Badan Intelijen Strategis. Unggahan pada Senin, 24 Juni 2024, pukul 10.39 WIB itu, menjelaskan dalam keterangan tertulisnya pembocoran data dilakukan oleh entitas yang disebut MoonzHaxor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

FalconFeeds.io menyebut kebocoran data dilakukan oleh akun MoonzHaxor pada situs BreachForums. Potongan layar halaman BreachForum yang diunggah FalconFeeds.io, memperlihatkan MoonzHaxor mengunggah sampel file data ke BreachForum. Ia menawarkan menjual data lengkap milik BAIS TNI.

Pelanggaran ini menyusul kejadian serupa pada 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara dibobol kelompok Cina," tulis keterangan @FalconFeedsio.

Unggahan ini muncul bersamaan dengan gangguan pada sistem PDN yang berdampak pada beberapa layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024. Belakangan diketahui gangguan tersebut disebabkan serangan ransomware brainchiper dari LockBit 3.0. Ransomware ini melumpuhkan sistem dan berdampak kepada 210 layanan instansi pemerintah daerah dan pusat. Beberapa di antaranya adalah keimigrasian, Kemendikbudristek, dan INAFIS Polri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan gangguan yang terjadi itu sebenarnya pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berada di Surabaya. Saat ini, pemulihan sistem maaih berlangsung.

DESTY LUTHFIANA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Panglima TNI Klaim Tak Ada Prajurit yang Terlibat Kematian Wartawan Tribrata TV

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

1 menit lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

3 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

6 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

15 jam lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.


Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

2 hari lalu

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

Dia mengungkapkan, pemberian pangkat ke Lenis Kogoya itu sudah melewati sejumlah proses dan penelitian personel di Badan Intelijen Strategis TNI.


OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

2 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
OPM Sebut TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Begini Penjelasan TNI

TNI menyebut telah menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa anggota OPM itu, beserta bendera bintang kejora.


Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

2 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Sebut Situasi di Puncak Jaya Papua Kondusif Usai Rusuh Kamis Lalu

Kapendam Cendrawasih XVII Letkol Inf Candra Kurniawan menyebut situasi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sudah kondusif pasca-kerusuhan pada Kamis, 18 Juli 2024.


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

2 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN