TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merencanakan rekrutmen dan pendidikan khusus untuk anggota satuan siber TNI. Pernyataan itu dia sampaikan untuk merespons usai terjadi peretasan data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
"Masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan siber," kata Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.
Agus berencana peluang pendaftar untuk masuk dalam satuan siber TNI itu tak lagi terbatas pada pendidikan Bintara, Tamtama ataupun perwira. Dia menyebut orang yang memiliki latar belakang teknologi informasi dapat pula mendaftar.
"Jadi memang dari mungkin kuliahnya atau SMA-nya sudah punya kemampuan IT," kata Agus.
Agus mengatakan bahwa peretasan itu berdampak pada perubahan konsep di satuan siber, terutama perihal rekrutmen. Dia menilai personel dalam satuan siber harus memiliki kemampuan teknologi informasi atau IT yang mumpuni.
"Kami lagi evaluasi. evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," kata Agus.
Sebelumnya, sebuah akun X dengan centang biru FalcoonFeed.oi atau @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar penjualan data milik Badan Intelijen Strategis. Unggahan pada Senin, 24 Juni 2024, pukul 10.39 WIB itu, menjelaskan dalam keterangan tertulisnya pembocoran data dilakukan oleh entitas yang disebut MoonzHaxor.
FalconFeeds.io menyebut kebocoran data dilakukan oleh akun MoonzHaxor pada situs BreachForums. Potongan layar halaman BreachForum yang diunggah FalconFeeds.io, memperlihatkan MoonzHaxor mengunggah sampel file data ke BreachForum. Ia menawarkan menjual data lengkap milik BAIS TNI.
“Pelanggaran ini menyusul kejadian serupa pada 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara dibobol kelompok Cina," tulis keterangan @FalconFeedsio.
Unggahan ini muncul bersamaan dengan gangguan pada sistem PDN yang berdampak pada beberapa layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024. Belakangan diketahui gangguan tersebut disebabkan serangan ransomware brainchiper dari LockBit 3.0. Ransomware ini melumpuhkan sistem dan berdampak kepada 210 layanan instansi pemerintah daerah dan pusat. Beberapa di antaranya adalah keimigrasian, Kemendikbudristek, dan INAFIS Polri.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan gangguan yang terjadi itu sebenarnya pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berada di Surabaya. Saat ini, pemulihan sistem maaih berlangsung.
DESTY LUTHFIANA | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Panglima TNI Klaim Tak Ada Prajurit yang Terlibat Kematian Wartawan Tribrata TV
