Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Putuskan Bentuk Pansus Haji, Menag Yaqut: Kami Ikuti

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri konferensi pers Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah (H) di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa, 9 April 2024. Sebagaimana disepakati dalam hasil Sidang Isbat, Idulfitri 1445 H ditetapkan jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri konferensi pers Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah (H) di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa, 9 April 2024. Sebagaimana disepakati dalam hasil Sidang Isbat, Idulfitri 1445 H ditetapkan jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah akan mengikuti proses yang akan dijalankan oleh panitia khusus atau pansus haji yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemerintah mengklaim sejauh ini pelaksanaan haji tetap berjalan baik.

“Ya kami ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan,” kata Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 9 Juli 2024.

Yaqut mengatakan sejauh ini tidak mengetahui bahwa DPR sudah membentuk pansus haji. Namun dia menjamin pemerintah akan melaporkan semua proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji. “Kami akan sampaikan. Apa adanya,” kata eks Ketua Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama ini.

DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus angket pengawasan haji atau pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V, Selasa, 9 Juli 2024. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengetok palu tanda setuju setelah menanyakan ke peserta sidang. 

Pansus ini disahkan setelah anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Dia mengatakan ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini. 

Selly mengatakan adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah menjadi dasar pembentukan pansus. Ia mengatakan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pasal itu disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. “Sehingga keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Selly. 

Di samping itu, layanan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina disebut masih tidak sempurna. Misalnya terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan editor: Tol MBZ Sudah Diuji Beban 12 Truk, Aman untuk Seluruh Golongan Kendaraan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan Kemenag soal Polemik Pengalihan Kuota Haji Reguler untuk Haji Khusus

14 jam lalu

Suasana jemaah haji kloter 16 Kabupaten Purbalingga saat dijemput keluarga usai tiba di pendopo Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis 27 Juni 2024. Sebanyak 7.973 jemaah haji Indonesia mulai diterbangkan pulang ke tanah air secara bertahap dari Jeddah menuju sejumlah embarkasi yang disiapkan pemerintah. Tempo/Budi Purwanto
Penjelasan Kemenag soal Polemik Pengalihan Kuota Haji Reguler untuk Haji Khusus

DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket evaluasi penyelenggaran haji 2024. Soal pembagian jatah kuota haji bakal dipertanyakan.


Menag Persiapkan Data untuk Hadapi Pansus Haji DPR

22 jam lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menag Persiapkan Data untuk Hadapi Pansus Haji DPR

DPR sebelumnya telah membentuk pansus haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji.


Pansus Haji Akan Panggil Kemenag, Dirjen Haji: Bila Diminta Kami Jelaskan

1 hari lalu

Sejumlah umat muslim menunggu dimulainya salat Jumat di pelataran Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Jumat 28 Juni 2024. Masjid Nabawi dipadati umat muslim dari berbagai negara untuk menunaikan salat Jumat seusai melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU
Pansus Haji Akan Panggil Kemenag, Dirjen Haji: Bila Diminta Kami Jelaskan

Pembentukan pansus haji berdasarkan hasil kerja Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang ikut memantau haji.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


LPKHU Dukung Pansus Haji Investigasi Kebijakan Kemenag soal Dugaan Jual Beli Kuota Jemaah

2 hari lalu

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mulai melayani kepulangan jemaah haji dalam musim Angkutan Haji 2024. Istimewa
LPKHU Dukung Pansus Haji Investigasi Kebijakan Kemenag soal Dugaan Jual Beli Kuota Jemaah

DPR membentuk Pansus haji, salah satunya untuk menyoroti soal pembagian kuota haji yang diputuskan Kemenag.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

3 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Muhammadiyah berharap pembentukan Pansus Haji bukan untuk kepentingan politik.


Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

3 hari lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang perlu segera diselidiki.


Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

4 hari lalu

Diah Pitaloka, anggota DPR RI.
Fraksi PKB Usulkan Diah Pitaloka Jadi Ketua Pansus Haji

Ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini.


Muhammadiyah Minta Kerja Pansus Haji Hanya untuk Kepentingan Bangsa: Jangan Ada Persoalan Pribadi

4 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Minta Kerja Pansus Haji Hanya untuk Kepentingan Bangsa: Jangan Ada Persoalan Pribadi

DPR resmi membentuk pansus haji untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji tahun ini.