TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat berbagai keputusan penting, yang berbeda dengan sejumlah organisasi keagamaan lainnya, dalam satu tahun terakhir. Putusan terbaru ketika lembaga ini menarik dananya sebesar Rp 13 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI), lalu akan dialihkan ke bank syariah lainnya.
Pemindahan dana tersebut tertuang dalam sebuah memo dari Muhammadiyah dengan nomor 320/I.0/A/2024 tentang konsolidasi dana. “Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah,’ demikian tertulis dalam memo tersebut.
Muhammadiyah juga berbeda sikap dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam merespons kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberikan pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan. Muhammadiyah belum menyatakan sikap atas kebijakan tersebut. Adapun PBNU memastikan ikut mengelola tambang tersebut. Berikut ini lima putusan penting Muhammadiyah dalam kurun waktu satu tahun terakhir yang dirangkum dari berbagai sumber:
1. Netral di Pemilu 2024
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan komitmen netralitas Muhammadiyah pada Pemilu 2024. Ia mengatakan Muhammadiyah akan tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, serta tidak terlibat dalam mendukung partai politik tertentu.
"Muhammadiyah tetap sebagai organisasi yang bersikap netral. Muhammadiyah berprinsip untuk tidak terlibat dalam dukungan atau partisan terhadap salah satu partai politik," kata Haedar di Pengajian Umum Hari Syiar Bermuhammadiyah Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Ahad, 7 Januari 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, juga menyampaikan hal serupa. Dikutip dari Muhammadiyah.or.id, ia mengatakan Muhammadiyah tidak mendukung partai politik atau pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024. Meski begitu, kata dia, Muhammadiyah tetap memberi kebebasan kepada kadernya, tapi mereka harus nonaktif dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Netral dalam Urusan Hak Angket Kecurangan Pemilu
Haedar Nashir mengatakan organisasinya akan bersikap netral mengenai penggunaan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sempat menggelinding di Senayan seusai pemilihan presiden.
"Kami netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," kata Haedar seusai Munas Tarjih XXXII Muhammadiyah di Pekalongan, Jawa Tengah pada 23 Februari 2024.
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik. Namun Muhammadiyah tetap dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga setelah merdeka. Haedar juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh dengan dinamika politik partisipan maupun partai politik peserta pemilu.
3. Belum Putuskan Sikap dalam Pengelolaan Tambang
Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang memberi kesempatan kepada organisasi keagamaan untuk mengelola tambang. Aturan pengelolaan tambang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021.
“Sampai saat ini pimpinan (Muhammadiyah) belum memutuskan dalam rapat pleno pimpinan terkait hal ini,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, Rabu, 5 Juni 2024.
Adapun Abdul Mu’ti mengatakan belum ada pembicaraan antara pemerintah dan pihaknya mengenai pengelolaan tambang tersebut. Ia juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” kata Mu’ti, Senin, 3 Juni 2024.
4. Program Seribu Cahaya
Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan program seribu Cahaya untuk menjawab permasalahan lingkungan, perubahan iklim, dan mendukung Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, mengatakan organisasinya berkolaborasi dengan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) untuk mewujudkan program tersebut.
“Ke depan kami akan mencoba secara maksimal agar energi-energi baru ini bisa kami maksimalkan,” kata Azrul di Gedung PP Muhammadiyah, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juni 2024, yang dikutip dari Antara. Ia mengatakan seluruh pondok pesantren, sekolah, masjid, muhala dan rumah sakit milik Muhammadiyah akan dilibatkan untuk mewujudkan program tersebut.
5. Tarik Dana 13 Triliun dari BSI
Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan dana yang disimpan di BSI ke beberapa bank syariah lainnya. Dana yang dialihkan dari BSI itu mencapai Rp 13 triliun. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Anwar Abbas, mengatakan pengalihan dana lembaga dari BSI itu untuk meminimalkan persaingan di bank-bank syariah lainnya.
Ia mengatakan, porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu terpusat di BSI. Kondisi itu, kata dia, secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrari. Artinya, risiko keuangan yang muncul ketika suatu entitas, seperti bank, perusahaan, atau investor, memiliki eksposur yang tinggi terhadap satu pihak, sektor, atau wilayah geografis tertentu. Selain itu, dana Muhammadiyah yang tersimpan di bank syariah lainnya masih sedikit.
“Bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal penempatan dana maupun pembiayaan,” kata Anwar Abbas melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Juni 2024.
Pilihan Editor : Muhammadiyah Akan Godok Tawaran Kelola Konsesi Tambang
