TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meminta kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI supaya anggaran kementeriannya ditambah. Ia mengusulkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 168,6 miliar di 2025.
Sebelumnya, Kemenkopolhukam mendapatkan anggaran sebesar Rp 277 miliar. Menurut Hadi, anggaran sebesar itu belum cukup di masa mendatang mengingat semakin dinamisnya situasi di bidang politik, hukum, dan keamanan Tanah Air.
"Maka Kemenkopolhukam mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkopolhukam agar tetap optimal dalam menjaga kondisi yang diperlukan," katanya dalam Rapat Kerja Banggar DPR, dikutip Jumat, 7 Juni 2024.
Ia mengatakan, bahwa secara spesifik nantinya tambahan anggaran tersebut akan dipakai untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksana Kebijakan. Hadi menilai, penambahan anggaran di kementeriannya menjadi penting karena dapat mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Adapun untuk Program Dukungan Manajemen, Kemenkopolhukam mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp 303 miliar dari anggaran sebelumnya, yaitu Rp 198 miliar. Sementara untuk Program Koordinasi Pelaksana Kebijakan dari pagu indikatif diajukan menjadi Rp 142,7 miliar, dari anggaran sebelumnya Rp 78 miliar.
Ia berharap supaya Badan Anggaran DPR RI menyetujui penambahan anggaran untuk Kemenkopolhukam. "Besar harapan kami agar Pimpinan dan Anggota Banggar DPR dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami pada 2025," ujarnya.
Pilihan Editor: RUU MK Belum Dibawa ke Rapat Paripurna, Ini Penjelasan Komisi III DPR
