Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Warganet masih terus membincangkan wacana penggantian KTP elektronik atau masyarakat biasa menyebut e-KTP, seturut Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota negara.

Di TikTok, akun @Kaidhoo mempertanyakan kewajiban ini, karena menjadi beban untuk pemerintah maupun warganya. Di sisi pemerintah, kebutuhan delapan juta blangko e-KTP disinyalir bakal menggerus anggaran yang besar. 

Sedangkan akun @will.sarana mengkritik pemborosan waktu, karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Sebab itu, ia mengusulkan agar pemberlakuan e-KTP dengan blangko Daerah Khusus Jakarta (DKJ) hanya untuk pemohon baru.

Menjawab berbagai keresahan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, perubahan dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Maka implikasi terhadap hal ini adalah perlu dilakukan perubahan nama Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam dokumen kependudukan masyarakat DKI Jakarta,” kata Budi kepada Info Tempo secara tertulis pada Selasa, 4 Juni 2024.

Kendati demikian, masyarakat tidak perlu risau. Kebutuhan blangko untuk pergantian itu memang sangat besar. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Budi pernah mengungkapkan, kebutuhannya mencapai sepuluh juta blangko dengan anggaran sekitar Rp 67 miliar.

Solusinya, kata Budi, pergantian dokumen kependudukan, khususnya e-KTP, akan dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan pelayanan adminduk yang sedang dimohonkan oleh masyarakat. 

“Misalnya, ada penduduk yang sedang memohon cetak KTP karena rusak atau hilang, maka nanti dokumen KTP dan KK barunyanya akan langsung disesuaikan perubahan nama DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta,” tuturnya.

Lagipula proses ini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang perubahan DKI Jakarta menjadi DKJ Jakarta. “Kalaupun dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap kebutuhan blangko KTP elektronik untuk pergantian nomenklatur ini dapat dipenuhi seluruhnya, maka tidak menutup kemungkinan bisa saja pencetakan KTP elektronik dilakukan secara sekaligus,” ujar Budi.

Sedangkan untuk dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK), dapat diterbitkan dalam bentuk soft copy. “Masyarakat dapat mencetak sendiri di kertas HVS A4 80 gram sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Budi mengimbau masyarakat agar tak perlu risau, karena saat ini sedang masif penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP. Bahkan, jumlah perekaman IKD yang telah dilakukan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia dibandingkan Disdukcapil daerah lainnya, yaitu  18,88 persen dari jumlah penduduk wajib KTP. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Banyak sekali keuntungan yang didapat jika masyarakat telah beralih memanfaatkan IKD ini. Tidak ada lagi kejadian seperti KTP rusak atau hilang karena KTP sudah berbentuk digital,” tuturnya.

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, pergantian nomenklatur merupakan keniscayaan, mengingat status Jakarta yang baru. Walau begitu, permasalahan lebih mendesak saat ini adalah ketegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan pemilik e-KTP DKI Jakarta, namun bermukim di kota-kota lain seperti Bekasi, Depok, maupun Tangerang.

Penataan penduduk, tambah Yayat, merupakan unsur penting jika Jakarta ingin menjadi kota global. “Dari sekitar sebelas juta warga Jakarta, ada tiga juta yang tinggal di luar Jakarta. Artinya, yang tiga juta ini membebani fasilitas, membebani ekonomi, hingga pengeluaran pemerintah,” ungkapnya.

Ia memberi contoh, bantuan sosial yang digelontorkan Pemprov DKI dapat menguras anggaran akibat permasalahan ini. Belum lagi fasilitas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), dan sebagainya.

Pemprov DKI sedang bersiap menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri. Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta, untuk memulai program penertiban KTP warga Jakarta.

Menurut Budi, keberhasilan penertiban dokumen kependudukan dapat berdampak positif. Pertama, data kependudukan daerah semakin akurat. Kedua, perencanan program kegiatan semakin efektif. Ketiga, alokasi anggaran semakin efisien dan tepat sasaran

“Tentunya keberhasilan dari program ini juga sangat bergantung pada keterlibatan semua stakeholder, baik di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semua dukungan yang diberikan akan sangat berarti dalam keberhasilan pelaksanaan program ini,” bebernya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengharapkan, setiap warga diharapkan mematuhi aturan kependudukan yang berlaku di daerahnya. Ini termasuk kewajiban untuk mengurus dokumen pindah domisili bagi warga yang tinggal di luar Jakarta.

“Jadi, bagi masyarakat yang tidak lagi aktif KTP Jakarta-nya, saya kira itu suatu konsekuensi. Karena kan mereka sudah tinggal di luar Jakarta cukup lama, sehingga itu suatu konsekuensi yang harus diterima,” urai William.

Menanggapi hal ini, Yayat meminta agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan. “Kalaupun berlangsung setelah pilkada, ya silakan. Yang penting, kita tunggu ketegasan Pemprov DKI agar Jakarta semakin mantap menuju kota global,” pungkasnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Laporan Keuangan dan Laba PERUMDAM TKR Meningkat

1 jam lalu

Direktur Utama, PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar saat melaporkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 hasil audit KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. PERUMDAM TKR selasa 2 Juli 2024. Dok. Perumdam Tirta Kerta Raharja
Laporan Keuangan dan Laba PERUMDAM TKR Meningkat

PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang telah melaporkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 hasil audit KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.


Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga 'Double Digit', BRI Cetak Laba Rp29,90 Triliun

2 jam lalu

Direktur Utama PT BRI Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Dok. Bank BRI
Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga 'Double Digit', BRI Cetak Laba Rp29,90 Triliun

BRI dapat menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) di kisaran 3,05 persen


Komitmen BNPT dan RAN PE Ciptakan Iklim Toleransi di Dunia Pendidikan

5 jam lalu

Direktur Perlindungan BNPT RI Brigjen Pol Imam Margono, saat Focus Group Discussion Tematik Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme 2025 - 2029, bertemakan Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja di Depok, Selasa, 24 Juli 2024. Dok. BNPT
Komitmen BNPT dan RAN PE Ciptakan Iklim Toleransi di Dunia Pendidikan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berkomitmen menciptakan iklim toleransi di dunia pendidikan


Hasil Penilaian Kinerja Meningkat, PERUMDAM TKR Semakin Membaik

5 jam lalu

Direktur Utama PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang, Sofyan Sapar berfoto bersama usai Perumdam TKR dan Perseroda PITS menindaklanjuti pembangunan kerjasama operation penyelengataan sistem penyediaan Air minum di Wilayah Tangerang Selatan. Tangerang , 13 Juli 2024. Dok. Perumdam Tirta Kerta Raharja
Hasil Penilaian Kinerja Meningkat, PERUMDAM TKR Semakin Membaik

PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (PERUMDAM TKR) telah mencapai peningkatan signifikan dalam penilaian kinerja berdasarkan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun 2023.


Jasa Marga Salurkan Bantuan Pendidikan ke SLB Budi Daya

17 jam lalu

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyerahkan bantuan pendidikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B dan C Budi Daya, Cijantung, Jakarta Timur. Selasa 23 Juli 2024. Dok. Jasamarga
Jasa Marga Salurkan Bantuan Pendidikan ke SLB Budi Daya

PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyalurkan bantuan pendidikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B dan C Budi Daya di Cijantung, Jakarya Timur.


Helldy Serahkan Kadeudeuh bagi Pelajar Berprestasi

17 jam lalu

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyerahkan kadeudeuh bagi 188 pelajar berprestasi di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (Diskominfo) Kota Cilegon, Rabu 24 Juli 2024. Dok. Pemkot Cilegon
Helldy Serahkan Kadeudeuh bagi Pelajar Berprestasi

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian memberikan penghargaan berupa kadeudeuh kepada 188 pelajar berprestasi dalam acara yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (Diskominfo)


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

17 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Bamsoet Tekankan Pentingnya Undang-Undang Keamanan Siber di Indonesia

17 jam lalu

Hadapi Potensi Serangan Siber, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Ingatkan Pentingnya Indonesia Miliki Undang-Undang Keamanan Siber. Jakarta, Rabu 24 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Tekankan Pentingnya Undang-Undang Keamanan Siber di Indonesia

Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang Keamanan Siber untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia.


Kolaborasi Pertamina dan Toyota dalam Uji Coba Bioethanol 100 Persen di GIIAS 2024

18 jam lalu

SVP Research & Technology Innovation Pertamina Oki Muraza melakukan pengisian secara simbolis bahan bakar Bioethanol pada acara Pengisian Perdana Bioethanol Sorgum Pertamina & Toyota yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Rabu 24 Juli 2024. Dok, Pertamina .
Kolaborasi Pertamina dan Toyota dalam Uji Coba Bioethanol 100 Persen di GIIAS 2024

Pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Pertamina bekerjasama dengan Toyota untuk melakukan pengisian perdana dan test drive penggunaan Bioethanol yang bersumber dari batang tanaman Sorgum.


Dirut PLN Dinobatkan Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan

18 jam lalu

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dinobatkan sebagai Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan dalam ajang Nusantara Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2024 yang digelar La Tofi School of Social Responsibility di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024. Dok. PLN
Dirut PLN Dinobatkan Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dinobatkan sebagai Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan dalam ajang Nusantara Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2024 yang digelar oleh La Tofi School of Social Responsibility