Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saran KPAI Usai Kemendikbudristek Cabut Rekomendasi Buku Sastra

Editor

Amirullah

image-gnews
Moment keakraban kakak kelas dengan adik kelas saat hari pertama masuk sekolah setelah libur lebaran di SD Sarirejo Kartini, Kota Semarang, Selasa 16 April 2024. Tradisi Halal Bi Halal di sekolah dimanfaatkan untuk saling mengakrabkan antar siswa sehingga mencegah perundungan yang biasa dilakukan kakak kepada adik kelas. Tempo/Budi Purwanto
Moment keakraban kakak kelas dengan adik kelas saat hari pertama masuk sekolah setelah libur lebaran di SD Sarirejo Kartini, Kota Semarang, Selasa 16 April 2024. Tradisi Halal Bi Halal di sekolah dimanfaatkan untuk saling mengakrabkan antar siswa sehingga mencegah perundungan yang biasa dilakukan kakak kepada adik kelas. Tempo/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Indonesia merespons aduan dari masyarakat mengenai dugaan karya sastra yang bermuatan kekerasan. Rekomendasi buku berjudul “Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra” (2024) terbitan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bakal masuk kurikulum itu dinilai tidak ramah anak.

KPAI bersama Kemendikbudristek segera mengadakan rapat di Kantor KPAI, Jumat, 31 Mei 2024. Komisioner KPAI Klaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama, Aris Adi Leksono, menegaskan setiap anak berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Ia berujar anak wajib mendapatkan perlindungan, khususnya di bidang pendidikan.

Perlindungan itu bisa melalui sumber belajar yang ramah. “Tidak mengandung unsur kekerasan fisik, psikis, seksual, intoleransi, serta diskriminasi,” kata Aris melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 Juni 2024.

Kebijakan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan telah diatur syarat isi buku. Bunyi syarat itu seperti, isi buku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak diskriminatif, tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.

Selain harus memenuhi syarat di atas, rekomendasi buku sastra yang masuk kurikulum harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak. Secara detail, prinsip itu seperti non diskriminasi, mementingkan kepentingan dan hak untuk hidup, serta perkembangan anak.

Bahkan harus memberi penghargaan terhadap pendapat anak. “Maka setiap proses kurasi, review, uji keterbacaan, serta uji publik harus melibatkan anak, sebagai pihak pengguna buku tersebut,” kata Aris.

Dalam forum yang sama, Aris bercerita bahwa Kepala Pusat Perbukuan, Supriyanto mengakui ada kesalahan pada beberapa konten buku tersebut. Meskipun, selama proses pemilihan buku dan penyusunan panduan, mereka telah melibatkan kurator dan reviewer yang memiliki kapasitas di bidang sastra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat itu, Kemendikbud Ristek telah menyertakan buku panduan penggunaan rekomendasi buku sastra. Buku itu memuat panduan pengguna guru, pendampingan siswa, ringkasan isi 177 buku sastra, serta penolakan isi buku yang mengandung kekerasan.

Namun, kata Aris, Supriyanto tak menampik jika timnya belum memperhatikan perspektif perlindungan anak. Uji publik pun belum melibatkan anak, ahli psikologi, agamawan, dan perguruan tinggi dalam proses penyusunan dan penetapan rekomendasi buku sastra hingga masuk kurikulum.

KPAI pun memberikan beberapa rekomendasi guna memperbaiki penyusunan rekomendasi buku tersebut. Pertama, memastikan buku sastra yang direkomendasi masuk pada kurikulum tidak bermuatan SARA, kekerasan fisik/psikis, pornografi, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi.

Kedua, dalam proses pemilihan buku sastra dan perbaikan buku panduan pengguna harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketiga, dalam proses pemilihan buku sastra dan perbaikan buku panduan pengguna akan melibatkan psikolog anak, agamawan, pemerhati anak, pakar pendidikan, ahli sastra, guru, serta forum anak.

Pilihan editor: Ragam Reaksi terhadap Pansel KPK Pilihan Presiden Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Top 3 Tekno: Oppo Reno 12, Kontak WhatsApp, dan SK CPNS Dosen dari Kemendikbudristek

42 menit lalu

Smartphone Oppo Reno 12 Series dipastikan meluncur di pasar Indonesia, Rabu, 31 Juli 2024 mendatang. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Top 3 Tekno: Oppo Reno 12, Kontak WhatsApp, dan SK CPNS Dosen dari Kemendikbudristek

Kemendikbudristek yang menerbitkan SK pengangkatan CPNS dosen hasil seleksi 2023 masuk dalam Top 3 Tekno, Jumat, 19 Juli 2024.


Kemendikbudristek Sudah Mulai Terbitkan SK Ribuan CPNS Dosen PTN

7 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Lukman (baju merah) menandatangani berita acara aksi dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Sudah Mulai Terbitkan SK Ribuan CPNS Dosen PTN

Penerbitan dan distribusi ribuan SK CPNS untuk dosen CPNS seleksi 2023 setelah aspirasi diviralkan Kiky Saputri?


Pemuda di Lombok Sodomi 10 Anak

14 jam lalu

Kepolisian mengawal tersangka kasus sodomi anak berinisial SA (kanan) usai mengikuti konferensi pers di Polda NTB, Mataram, Kamis, 18 Juli 2024. Foto: ANTARA/Dhimas B.P
Pemuda di Lombok Sodomi 10 Anak

SA, 20 tahun, tersangka tindak pidana kekerasan seksual di NTB mengaku telah melakukan sodomi pada 10 anak.


Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

1 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Kemendikbud Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Penghapusan jurusan Bahasa, IPA, dan IPS ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.


Kelompok Mahasiswa Unpad Olah Kulit Jengkol Jadi Sabun Organik

2 hari lalu

Sabun
Kelompok Mahasiswa Unpad Olah Kulit Jengkol Jadi Sabun Organik

Produk sabun organik dari kulit jengkol merupakan implementasi dari Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan Unpad.


KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

KIKA berharap Kemendikbudristek dapat menyelesaikan problem pengangkatan guru besar bermasalah, termasuk melibatkan tokoh politik dan kekuasaannya.


Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

3 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyoroti soal karut marut PPDB di beberapa daerah. Kemendikbudristek diminta buat aturan yang jelas.


Anak wartawan Tribrata TV Karo ke Jakarta Bikin Laporan ke Puspom TNI AD, KPAI, Komnas HAM dan LPSK

3 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Eva melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus kematian ayah dan tiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. TEMPO/Subekti
Anak wartawan Tribrata TV Karo ke Jakarta Bikin Laporan ke Puspom TNI AD, KPAI, Komnas HAM dan LPSK

Anak wartawan Tribrata TV melaporkan kasus yang menimpa ayah dan ibunya, anak dan adiknya yang tewas terbakar di dalam rumah.


Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

3 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik meminta pemerintah segera mencabut gelar guru besar yang terbukti menggunakan cara curang.


Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

4 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

Kemendikbudristek telah turun untuk investigasi dugaan rekayasa persyaratan menjadi guru besar oleh sebelas dosen ULM.