Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akademisi Sebut Bamsoet Perlu Tunggu 3 Tahun untuk Jadi Guru Besar, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo sedang mengajukan diri menjadi calon guru besar dari Universitas Borobudur Jakarta. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengklaim mengikuti semua prosedur, di antaranya mengikuti tes akademik untuk mendapatkan sertifikasi dosen sebagai syarat pengajuan guru besar. 

Menurut akademisi sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Bandung, Asep Sumaryana, Bamsoet perlu menunggu paling singkat tiga tahun untuk menjadi guru besar setelah memperoleh ijazah doktor pada 28 Januari 2023.

"Lebih bijaksana jika aturan waktu tiga tahun dipenuhi agar menjadi teladan yang baik," kata Asep saat dihubungi dari Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

Asep menuturkan, dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik, terdapat aspek penting yang perlu dijalankan melalui platform Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Ada ketentuan yang butuh perhatian. Syarat tiga tahun betul adanya, demikian juga syarat dua tahun dari jabatan sebelumnya (lektor kepala)," ujarnya.

Dia pun menjelaskan, secara kumulatif waktu, seseorang harus memiliki pengalaman kerja sebagai dosen selama sepuluh tahun untuk mengajukan kenaikan jabatan menjadi guru besar.

"Sebetulnya bisa loncat jabatan juga sepanjang syaratnya dipenuhi, seperti misalnya memiliki karya tulis di (jurnal) Q2 minimal dua buah dengan SJR (scientific journal rankings) lebih dari 0,5 sepanjang kreditnya memadai," kata dia menjelaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Asep menambahkan proses loncat jabatan untuk menjadi guru besar di Universitas Padjadjaran adalah memiliki empat jurnal dengan reputasi yang baik dan diterjemahkan di jurnal Q1 atau Q2, serta dua di antaranya harus memiliki SJR lebih dari 0,5.

Sedangkan proses kenaikan jabatan akademik seorang lektor kepala menjadi guru besar atau profesor juga tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Sebelumnya, Bamsoet dikabarkan sedang mengajukan diri menjadi calon guru besar dari Universitas Borobudur. Namun, berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek yang diakses pada Senin pukul 21.35 WIB, Bamsoet disebut mengajar dua mata kuliah selama 2013 dan diduga vakum dalam kurun 2014 hingga 2019.

Bamsoet kemudian mulai mengajar pada 2020 di Universitas Borobudur. Selama 2021, dia hanya mengajar di Universitas Terbuka dan selanjutnya mulai mengajar kembali di Universitas Borobudur pada 2022. 

Pilihan editor: Ridwan Kamil Berpeluang Maju di Pilgub Jakarta, Surya Paloh: Bagus untuk Imbangi Anies Baswedan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

16 jam lalu

Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

Anggota Yakes Mandiri tidak mau yayasan dibubarkan karena dampaknya meluas.


Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

1 hari lalu

Rektor Unair M. Nasih sebut guru besar tidak perlu tulis gelar di luar kepentingan akademik, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

Nasih juga menyarankan penilaian guru besar harus lebih kuat dan disaring lagi.


Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

1 hari lalu

Rektor UNAIR Prof Nasih saat acara Tasyakuran Dies Natalis ke-68 UNAIR. Foto: PKIP UNAIR
Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

Kecurangan yang terjadi diakibatkan karena proses penilaian guru besar masih melibatkan manusia atau orang.


P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar

1 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar

Kebijakan penghapusan jurusan bisa membuat guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya.


Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

1 hari lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum pendidikan itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak dan remaja untuk memilih dan membangun komptensi menyongsong masa depan mereka.


Penghapusan Jurusan di SMA, Kemendikbudristek Beri Waktu Transisi 3 Tahun bagi Sekolah yang Terapkan Kurikulum Lama

1 hari lalu

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbud RI, saat menyampaikan sambutannya dalam agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Penghapusan Jurusan di SMA, Kemendikbudristek Beri Waktu Transisi 3 Tahun bagi Sekolah yang Terapkan Kurikulum Lama

Kemendikbudristek memberikan waktu persiapan transisi selama 2 sampai 3 tahun kepada SMA yang belum terapkan Kurikulum Merdeka


Top 3 Tekno: Oppo Reno 12, Kontak WhatsApp, dan SK CPNS Dosen dari Kemendikbudristek

1 hari lalu

Smartphone Oppo Reno 12 Series dipastikan meluncur di pasar Indonesia, Rabu, 31 Juli 2024 mendatang. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Top 3 Tekno: Oppo Reno 12, Kontak WhatsApp, dan SK CPNS Dosen dari Kemendikbudristek

Kemendikbudristek yang menerbitkan SK pengangkatan CPNS dosen hasil seleksi 2023 masuk dalam Top 3 Tekno, Jumat, 19 Juli 2024.


Kemendikbudristek Sudah Mulai Terbitkan SK Ribuan CPNS Dosen PTN

2 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Lukman (baju merah) menandatangani berita acara aksi dari Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Sudah Mulai Terbitkan SK Ribuan CPNS Dosen PTN

Penerbitan dan distribusi ribuan SK CPNS untuk dosen CPNS seleksi 2023 setelah aspirasi diviralkan Kiky Saputri?


Rektor UII Ogah Pakai Titel, Minta Gelar Akademik Tak Ditulis di Dokumen Kampus

2 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Rektor UII Ogah Pakai Titel, Minta Gelar Akademik Tak Ditulis di Dokumen Kampus

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid tak ingin adanya jabatan profesor menambah jarak sosial di lingkungan kampusnya.


Pernyataan Akademik Paguyuban Profesor Jabar-Banten Kritik Aturan Soal Profesor Kehormatan

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Pernyataan Akademik Paguyuban Profesor Jabar-Banten Kritik Aturan Soal Profesor Kehormatan

Paguyuban Profesor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Barat dan Banten membuat pernyataan akademik terkait masalah penetapan dosen dalam jabatan akademik guru besar atau profesor. Ketua Umum Paguyuban tersebut, Eddy Jusuf Supardi mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses penetapan profesor sesuai hakikatnya.