Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

image-gnews
Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPR RI akan segera membahas Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dimulai dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Pembahasan RAPBN 2025 di sidang pekan depan akan diikuti pemerintah. “Dengan acara penyampaian oleh pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang V tahun sidang 2023/2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.

Diketahui, RAPBN tahun 2025 adalah tahun anggaran pertama bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menggantikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 20 Oktober mendatang.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, pemerintahan yang akan datang harus diberikan ruang dalam menyusun APBN di tahun pertama menjabat. “Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan dalam menyusun APBN,” ujar Puan dalam pidatonya yang dibacakan oleh Rachmat Gobel.

Puan menyampaikan pesan tersebut melalui pidato yang dibacakan Rachmat Gobel dalam sidang paripurna hari ini. Puan sendiri absen dari rapat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puan menyampaikan bahwa pemerintah dalam menyusun RAPBN tahun depan harus berbasiskan kepada RPJMN yang ditetapkan presiden terpilih. “Tidaklah sesuai dengan azas kepatutan dan peraturan perundang-undangan di mana APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purnatugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru,” kata Rachmat saat membacakan pidato Puan.

Maka dari itu, menurut Puan, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2025 yang disusun pemerintahan saat ini hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara. “Serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025,” seperti tertulis dalam pidato Puan.

Diketahui, masa sidang DPR kembali dibuka setelah reses berlangsung selama lebih dari lima pekan sejak 5 April hingga 13 Mei 2024. Adapun masa sidang kali akan berlangsung hingga Kamis, 11 Juli 2024. DPR melalui alat kelengkapan dewan akan memasuki siklus pembahasan APBN tahun anggaran 2025 pada masa persidangan kali ini.

Pilihan Editor: Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

4 jam lalu

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (kanan), bersama Waki; Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah), dan Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi yang setiap tahun menghadapi masalah. Menurut Dede, selalu ada aduan soal kecurangan yang disampaikan ke komisinya setiap pelaksanaan PPDB.


Anggaran Mahasiswa di Sekolah Kedinasan Kemenhub Capai Rp 155 Juta, DPR Minta Hitung Ulang

5 jam lalu

Ilustrasi sekolah kedinasan. educenter.id
Anggaran Mahasiswa di Sekolah Kedinasan Kemenhub Capai Rp 155 Juta, DPR Minta Hitung Ulang

Panitia Kerja atau Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk menghitung kembali alokasi anggaran yang selama ini diberikan kepada sekolah kedinasan. Menurut Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf, ada perbedaan yang terlalu jauh antara anggaran sekolah kedinasan di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan perguruan tinggi umum.


DPR Panggil Sejumlah Mantan Menteri Bahas Biaya Pendidikan

6 jam lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
DPR Panggil Sejumlah Mantan Menteri Bahas Biaya Pendidikan

Komisi X DPR panggil sejumlah mantan menteri pendidikan ke Senayan. Akan membahas biaya pendidikan.


Rapat dengan DPR, Sekarga Jabarkan Pelanggaran Garuda Indonesia terhadap Karyawan

6 jam lalu

Karyawan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Sekarga, APG dan IKAGI saat memberikan keterangan Pers terkait pensiun dini, Jumat 28 Mei 2021. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Rapat dengan DPR, Sekarga Jabarkan Pelanggaran Garuda Indonesia terhadap Karyawan

Sekarga menyatakan PT Garuda Indonesia secara sepihak melakukan pemotongan penghasilan karyawan.


Timwas DPR Evaluasi Ibadah Haji 2024, Wakil Ketua MPR Bilang Lebih Baik dari Tahun Lalu

8 jam lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Timwas DPR Evaluasi Ibadah Haji 2024, Wakil Ketua MPR Bilang Lebih Baik dari Tahun Lalu

Sejauh ini, tidak ada tragedi penelantaran dan penumpukan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah seperti tahun lalu.


Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

9 jam lalu

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina saat ditemui Parlementaria disela-sela melakukan pengawasan haji 2024 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). Foto: Singgih/vel
Timwas Haji DPR RI Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti keputusan pengalihan 10 ribu kuota tambahan haji untuk haji khusus (ONH Plus).


Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

10 jam lalu

Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota
Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

Sebanyak 8.400 jemaah haji reguler kehilangan haknya untuk bisa menunaikan haji pada tahun 1445H/2024M


Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

13 jam lalu

Kuota haji Indonesia
Timwas Akan Evaluasi Kementerian Agama soal Polemik Pergantian Kuota Haji Reguler ke ONH Plus

Timwas Haji DPR meminta penjelasan resmi dari Kemenag mengenai dasar hukum pengalihan kuota haji.


Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

13 jam lalu

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

Salah satu temuan yang dipersoalkan adalah soal bahan baku pangan Jemaah haji Indonesia yang berasal dari Thailand.


Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

16 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

Penundaan revisi UU Penyiaran itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.