Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah guru honorer. Mereka adalah guru-guru dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jawa Tengah dan Forum Guru Prioritas Pertama Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut, sejumlah guru mengeluhkan kondisi guru dengan kategori P1 yang belum mendapatkan penempatan kerja. Diketahui, kategori P1 adalah prioritas tertinggi untuk guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

“Di Jawa Tengah banyak sekali teman-teman yang dikeluarkan, yang menyandang P1 yang sampai sekarang dari tahun 2021 kami belum mendapatkan surat keputusan (SK),” kata salah satu perwakilan guru dari Jawa Tengah dalam RDP di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024.

Selain itu, ada juga guru-guru dari sekolah swasta yang telah menyandang status P1 dan sudah tidak bekerja di tempat lamanya. Namun, mereka belum juga mendapatkan penempatan kerja hingga saat ini meski sudah tidak memiliki penghasilan tetap.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menyayangkan kondisi tersebut. “Saya menyimak kawan-kawan swasta terutama sudah ke luar tidak dapat gaji tidak boleh juga mengajar di tempat lain,” ujar Dede dalam rapat.

Dia pun menilai kondisi tersebut sebagai sebuah ketidakadilan. “Menurut saya ini memang zalim ya,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dede menyampaikan bahwa perekrutan P1 tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Dia berujar perekrutan tersebut dilakukan secara lintas kementerian di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hingga Kementerian Dalam Negeri ikut terlibat.

Dede berujar komisinya sudah menanyakan ke Kementerian Dalam Negeri perihal sanksi yang bisa diberikan kepada pihak-pihak terkait dalam masalah tersebut. Khususnya, kata dia, jika ada pemerintah daerah yang tidak menggunakan alokasi dana yang sudah diberikan untuk mengangkat tenaga guru honorer menjadi PPPK.

“Saya sudah minta kepada Kemendagri sanksinya apa jika pemerintah daerah tidak menggunakan alokasi dana itu, untuk katakanlah pengangkatan honorer ya sanksinya akan diberikan,” ucap Dede. Contohnya, kata dia, sanksi pengurangan alokasi dana untuk tahun berikutnya.

Pilihan Editor: PKS Anggap Wajar Tawaran Kursi Cawagub karena Menang Pemilu di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

6 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

Heru Budi Hartono bakal mendistribusikan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing ke sejumlah sekolah yang membutuhkan


Posko Pengaduan Kebijakan Cleansing Guru Honorer Terima 207 Laporan

17 jam lalu

Ilustrasi guru honorer. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Posko Pengaduan Kebijakan Cleansing Guru Honorer Terima 207 Laporan

Posko pengaduan cleansing guru honorer yang dibuka oleh P2G dan LBH Jakarta hingga kemarin telah mencatat 100 pengadu baru.


Alasan Pemprov DKI Lakukan Cleansing Guru Honorer di Jakarta

21 jam lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Alasan Pemprov DKI Lakukan Cleansing Guru Honorer di Jakarta

Ramai 107 guru honorer di DKI Jakarta terkena kebijakan cleansing. Lantas, apakah tujuannya?


FSGI Sebut Guru Honorer Seharusnya Diangkat Kontrak Bukan Di-PHK

22 jam lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
FSGI Sebut Guru Honorer Seharusnya Diangkat Kontrak Bukan Di-PHK

P2G mencatat ada 107 laporan dari guru honorer jenjang SD, SMP, hingga SMA di Jakarta yang mengalami pemecatan pada 5 Juli 2024 menjelang tahun ajaran baru.


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar

1 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar

Kebijakan penghapusan jurusan bisa membuat guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya.


DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 hari lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

1 hari lalu

Guru honorer menangis saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

Berikut sederet permasalahan yang dialami guru honorer selain cleansing.


Penjelasan Disdik soal Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Penjelasan Disdik soal Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

Dinas Pendidikan DKI mengklarifikasi mengenai guru honorer yang memiliki Dapodik, namun masih terkena kebijakan cleansing.


Cerita Guru Honorer Sudah Punya Dapodik, tapi Tetap Kena Cleansing

2 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Cerita Guru Honorer Sudah Punya Dapodik, tapi Tetap Kena Cleansing

Rian mengaku tak mendapat pemberitahuan sebelumnya mengenai kebijakan cleansing guru honorer.