Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aduan Berulang Kecurangan PPDB, DPR Ungkap Alasan Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (kanan), bersama Waki; Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah), dan Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (kanan), bersama Waki; Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah), dan Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi yang setiap tahun menghadapi masalah. Menurut Dede, selalu ada aduan soal kecurangan yang disampaikan ke komisinya setiap pelaksanaan PPDB.

“PPDB setiap tahun pasti ada laporan dan kami sudah berkali-kali mengatakan, ubah sistemnya diganti dengan metode yang lain,” kata Dede di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024.

Namun, kata Dede, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan PPDB zonasi masih dibutuhkan. Alasannya, untuk tetap menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan di daerah-daerah.

Dede menyatakan alasan Kemendikbudristek mempertahankan sistem zonasi adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan nonfavorit. Dia berujar permasalahan kecurangan dan saling titip siswa muncul karena setiap orang tua ingin anaknya masuk sekolah favorit.

“Permasalahannya cuma sederhana, karena ada sekolah favorit itu. Karena ada sekolah favorit, semua orang ingin memasukkan anaknya ke sana. Padahal sebetulnya mestinya semua sekolah sama,” ucap dia.

Namun, menurut Dede, sistem penerimaan siswa baru akan tetap bermasalah selama pengawasan gagal dilakukan. “Mau dibikin seperti apa pun, selama fungsi pengawasannya tidak ketat, ya pasti ada yang seperti penyimpangan-penyimpangan,” kata Dede.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, dalam rapat dengan Kemendikbudristek di hari yang sama, Dede sempat mengeluhkan banyaknya orang tua murid yang meminta tolong agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Dede mengaku mendapat banyak pesan singkat dari para orang tua tersebut.

“PPDB lagi ramai-ramainya ini sudah masuk WhatsApp, SMS, bertubi-tubi yang minta tolong agar masuk ke sekolah-sekolah favorit,” ucap Dede dalam rapat Panitia Kerja atau Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X bersama Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Dede pun menyayangkan sistem PPDB zonasi yang sampai saat ini masih belum dapat menghapuskan stigma sekolah favorit. “Padahal ide kita adalah dari dulu adalah sekolah favorit harus dikurangi sehingga bisa merata,” kata dia.

Pilihan Editor: Pengumuman PPDB Jabar 2024 Tak Jelas, Warganet Geram Serbu Akun Disdik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

21 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

1 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

2 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

2 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

2 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

Komisi X DPR RI meminta pemerintah buka sekolah darurat usai peristiwa pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)