Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Keluarga Korban Judi Online Diberi Bansos Tuai Polemik

image-gnews
Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemberian bantuan sosial atau bansos terhadap keluarga korban judi online yang dilempar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik. Satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi. Sementara perspektif lain, menganggap judi online sudah membuat negara rugi.

“Mereka yang melakukan judi online secara sadar melanggar aturan negara. Mereka tidak bisa disebut korban,” kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, dihubungi pada Selasa, 18 Desember 2024.

Nailul berpendapat keluarga penjudi online tidak masuk kriteria bansos. Sesuai surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013, penerima bansos hanya masyarakat yang masuk kategori miskin atau miskin ekstrem.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menilai Pemerintah untuk memberi bantuan sosial kepada korban judi online merupakan hal yang lumrah. Secara normatif negara dianggap harus hadir mengintervensi individu yang terdampak judi online.

Dosen program studi ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menjelaskan bansos yang dimaksud oleh Muhadjir ini sebagai bentuk perlindungan ekonomi. Akademisi lulusan Universitas Indonesia ini mengatakan, selain perlindungan ekonomi, pemerintah juga harus aktif merehab korban judi online.

“Judol itu kan ada problem psikososial. Kalau orang kecanduan judi online dia akan berusaha menyenangkan sendiri nggak berpikir panjang,” kata Asep dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024. “Kalau menguras harta sampai jatuh miskin, maka negara harus intervensi supaya keluarga dan anak bisa hidup layak.”

Asep mengatakan seharusnya pemerintah tidak melihat judol hanya sebagai sebuah kerikil ‘masalah sosial’, melainkan persoalan mendasar kehidupan bernegara. Sosiolog UNJ mengingatkan pemerintah juga perlu melakukan langkah yang lebih sistematis dengan penguatan regulasi, selain membuat unit yang sifatnya sementara.

“Kalau ini dibiarkan sekelompok orang menikmati mengkhianati bernegara. Duit naik ke atas, selain merusak sendi-sendi kehidupan,” kata Asep.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online menjadi salah satu materi yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Muhadjir sebagai Menko PMK berkapasitas sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam struktur tim ad hoc tersebut.

“Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid, menuntut adanya pengawasan atas wacana pemerintah soal bansos keluarga judi online termasuk daftar penerima bantuan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hidayat mengatakan pemerintah harus memastikan bansos yang diterima para korban judi online dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Hidayat khawatir bansos itu akan digunakan dalam permainan judi online berikutnya. "Itu tidak boleh terjadi," kata Anggota Komisi VIII DPR ini saat ditemui dalam acara Tebar Kurban di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Selasa, 18 Juni 2024.

DANIEL A. FAJRI, RIANI SANUSI, SAVERO ARISTIA

Pilihan Editor: Cegah Anggotanya Terpapar Judi Online, Polisi di Pelbagai Daerah Lakukan Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahmad Sahroni Sebut PPATK Harus Aktif Bantu Berantas Judi Online, Ini Alasannya

1 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 6 November 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ahmad Sahroni Sebut PPATK Harus Aktif Bantu Berantas Judi Online, Ini Alasannya

Ahmad Sahroni meminta PPATK reaktif dan jemput bola dalam penelusuran transaksi judi online.


Polisi Dalami Video Denny Cagur Diduga Promosikan Judi Online

1 jam lalu

Anggota DPR RI 2024-2029 yang juga Artis, Denny Cagur saat menghadiri pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polisi Dalami Video Denny Cagur Diduga Promosikan Judi Online

Tim patroli siber disebut akan mendalami video Denny Cagur yang mempromosikan situs game online.


Menkomdigi: Prabowo Minta Tak Boleh Ada yang Bekingi Judi Online

2 jam lalu

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan keterangan pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, 6 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menkomdigi: Prabowo Minta Tak Boleh Ada yang Bekingi Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa sikap Presiden Prabowo Subianto tegas dalam memberantas judi online.


Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

2 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Dok. DPR
Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi ketat terhadap aset kripto untuk mencegah penyalahgunaan dalam kejahatan terorganisir, termasuk korupsi, pencucian uang, narkoba, dan judi online yang sulit dilacak.


Aksi Lancung 11 Pegawai Komdigi Beking Seribuan Situs Judi Online, Berikut Tanggapan Budi Gunawan hingga Meutya Hafid

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdig) Meutya Hafid sebelum Parade Senja di Lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Parade Senja yang menjadi rangkaian dalam pembekalan Kabinet Merah Putih tersebut digelar untuk mengingatkan jasa para pahlawan yang berjuang dalam kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ANTARA/Muhammad Adimaja
Aksi Lancung 11 Pegawai Komdigi Beking Seribuan Situs Judi Online, Berikut Tanggapan Budi Gunawan hingga Meutya Hafid

Polisi mengungkapkan aksi lancung pegawai Komdigi yang bekingi seribuan laman judi online. Begini komentar Budi Gunawan, Meutya Hafid, dan anggota DPR


Yakin Tak Terlibat, Eks Menkominfo Budi Arie Siap Diperiksa Polisi soal Judi Online

3 jam lalu

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ketika menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Yakin Tak Terlibat, Eks Menkominfo Budi Arie Siap Diperiksa Polisi soal Judi Online

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa dirinya sudah pasti tidak terlibat kasus judi online yang tengah menjerat mantan anak buahnya.


Dicatut Terlibat Kasus Situs Slot 8278, DANA Tegaskan Siap Bantu Pemberantasan Judi Online

3 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Dicatut Terlibat Kasus Situs Slot 8278, DANA Tegaskan Siap Bantu Pemberantasan Judi Online

DANA menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Judi Online oleh Kapolri.


Serba-serbi Judi Online di Indonesia: Transaksi, Usia, dan Wilayah versi PPATK

4 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/am.
Serba-serbi Judi Online di Indonesia: Transaksi, Usia, dan Wilayah versi PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, perputaran dana dari judi online pada semester dua 2024 sudah mencapai Rp 283 triliun.


Budi Arie Bilang Dukung Pengusutan Kasus Judi Online di Komdigi

4 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, saat ditemui di Kompleks Parlemen Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah
Budi Arie Bilang Dukung Pengusutan Kasus Judi Online di Komdigi

Mantan Menkominfo Budie Arie Setiadi mendukung pengusutan pengusutan judi online yang melibatkan pegawai kementerian.


PPATK Sebut Transaksi Judi Online Bisa Sentuh Rp 1.000 Triliun Jika Tak Ada Satgas

4 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/am.
PPATK Sebut Transaksi Judi Online Bisa Sentuh Rp 1.000 Triliun Jika Tak Ada Satgas

PPATK menyebut, jumlah transaksi judi online bisa mencapai Rp 1.000 triliun pada 2024 bila pemerintah tidak membentuk satgas penanganan judi online.