TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang suka mengklaim sosok Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno sebagai milik satu partai. Pernyataan Prabowo itu menuai respons dari para politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah berharap pemerintahan Presiden Prabowo kelak bisa menjalankan berbagai ajaran Bung Karno, salah satunya "Jalan Trisakti".
Harapan tersebut, kata dia, seiring dengan apresiasi Prabowo yang menyatakan bahwa Bung Karno merupakan milik Bangsa Indonesia dan semua golongan.
"Kami dari PDI Perjuangan berharap Pak Prabowo bisa melanjutkan Jalan Trisakti, yakni Indonesia yang berdaulat secara politik," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024.
Menurut dia, Prabowo bisa mewarisi api perjuangan Bung Karno dengan menguatkan jalan politik yang membawa Indonesia bukan dari blok politik tertentu, apalagi hanya menjadi negara satelit untuk melayani kepentingan negara maju.
Dengan demikian, dia berharap Prabowo memiliki semangat perjuangan untuk membawa Indonesia bisa mandiri, setidaknya mandiri di bidang pangan dan energi.
Pasalnya, dia berpendapat saat ini Indonesia masih bergantung terhadap kebutuhan impor pangan dan migas dalam skala besar, sehingga diharapkan jalan mandiri ekonomi Indonesia bisa diraih pada masa pemerintahan Prabowo.
"Tiap hari kita masih mengimpor minyak bumi hingga 1 juta barel. Belum lagi impor gula, gandum, jagung, beras, bahkan garam," tuturnya.
Di sisi lain, Said juga berharap Prabowo bisa memperkuat kebudayaan nasional ke depannya. Bangsa Indonesia terus mengokohkan jati dirinya lantaran memiliki kebudayaan yang tidak kalah hebat dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain.
Seluruh anak muda Indonesia pun, kata dia, semakin bangga atas kebudayaan Indonesia dan tidak dirasuki pengaruh kebudayaan bangsa lain dalam arus informasi yang begitu deras.
Tak hanya itu, dia turut meyakini kepemimpinan Prabowo akan mandiri dari berbagai pengaruh politik masa lalu, sebab sebagai presiden terpilih, Prabowo memiliki otonomi penuh dalam menentukan kebutuhan formasi pemerintahan ke depan.
"Kami menaruh hormat-sehormatnya atas pilihan itu," ucap Said.
