Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

image-gnews
Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebut hak angket jadi opsi yang kurang menguntungkan apabila dipaksakan. Namun dissenting opinion hakim konstitusi lalu bisa jadi alasan strategis untuk mempengaruhi pengguliran Hak Angket ke depannya.

Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 telah digelar beberapa hari lalu di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Meski demikian, beberapa partai politik hingga kini nampaknya masih terus membahas tentang pengguliran Hak Angket di DPR. Ada pun Partai Nasdem yang menyebut hak angket sudah tak relevan, sementara Partai PDIP masih tetap pada pendiriannya untuk mendalami Hak Angket.

Melihat hal tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte pun menilai bahwa hak angket seharusnya sudah dijalankan jauh-jauh hari sebelum pembacaan putusan MK. Sehingga, menurutnya jika masih akan dilanjutkan, hanya menjadi opsi yang kurang menguntungkan bagi partai politik.

Berkaca pada kondisi saat ini, para elit politik lebih fokus pada dinamika rekonsiliasi dan menunggu jatah alokasi distribusi kekuasaan pasca-pemilu. Maka, Efatha menilai opsi hak angket lebih cenderung dihindari.

"Saya melihat bahwa elit parpol sudah setengah hati dan mungkin telah berdiri pada dua kaki, bisa saja cenderung memilih langkah yang meminimalisir konflik relasional dan memperkuat stabilitas serta posisi politik," ujar Efatha ketika dihubungi oleh Tempo.co, pada Jumat, 26 April 2024.

Lebih lanjut, menurut Efatha pengguliran hak angket yang dipaksakan ini ditakutkan justru malah memperlemah kredibilitas partai politik karena dianggap hanya sebagai langkah ekspresi ketidakpuasan, bukan sebagai upaya substantif untuk mengoreksi keadilan dan memperbaiki kesalahan pemilu.

Di sisi lain, ia melihat adanya dissenting opinion dalam sidang Hasil Sengketa Pilpres 2024 beberapa waktu lalu menjadi poin menarik yang bisa mempengaruhi Hak Angket.

Sebagaimana diketahui, tiga orang hakim konstitusi yang terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbainingsih, dan Hakim KonstitusiArief Hidayat mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang Hasil Sengketa Pilpres 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Efatha menyebut pendapat yang berbeda dari ketiga hakim konstitusi ini bisa diinterpretasikan sebagai prosesi refleksi hukum yang esensial, yang pada akhirnya berkontribusi pada proses kepastian hukum. 

Proses reflektif ini dinilai menguatkan prinsip keadilan dengan memastikan bahwa semua sudut pandang dipertimbangkan secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang komprehensif dan mendalam.

"Dengan demikian dissenting opinion bukan hanya menandai perbedaan pendapat, tetapi juga merupakan alat penting dalam proses pencapaian keputusan yang lebih adil dan matang, yang berdampak untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan legitimasi sistem peradilan," ujarnya.

Ia menambahkan, dissenting opinion dapat dipoles dan menjadi alasan yang sangat strategis jika digunakan dengan cerdik dalam konteks yang tepat.

"Melalui cara-cara yang efektif, dissenting opinion bisa dipresentasikan sebagai bukti dari adanya 'ketidakadilan' atau 'kekeliruan' besar dalam sistem peradilan, sehingga memicu simpati publik untuk mendorong tindakan hak angket atau proses hukum lainnya digulirkan," ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana itu.

Menurutnya, jika digunakan sebagai percobaan untuk merubah arah angin hasil pemilu maka hak angket tidak relevan. Namun bisa jadi lebih efektif dengan memanfaatkannya sebagai pembalasan dari perebutan kekuatan untuk memperkuat legitimasi dari pertarungan pilkada serentak yang akan mendatang. 

Adapun hal-hal yang tetap harus diperhatikan, kata Efatha, ketika nantinya dissenting opinion secara strategis dimanfaatkan untuk memajukan agenda politik, bisa saja terjadi pergeseran dalam cara masyarakat memandang keputusan pengadilan, dari yang melihatnya sebagai institusi independen dan netral malah menjadi lembaga yang terpolarisasi dan partisipan politik. 

Pilihan Editor: Pakar Polirik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

1 hari lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

2 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran.  Sumber: www.unud.ac.id
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Universitas Udayana program D3, D4, dan S1 jalur Mandiri 2024


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

7 hari lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

7 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

7 hari lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Anggota Pansus Haji: Ada Jual Beli Kuota Haji 2024 yang Untungkan Pihak Tertentu

Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang perlu segera diselidiki.


Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

9 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

BEM UGM dan Universitas Udayana kritik pemerintah yang mendukung pembayaran UKT menggunakan pinjol.


Cak Imin Sebut Penyelewengan Pelaksanaan Haji Rugikan Calon Jemaah yang Antre Puluhan Tahun

10 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan keterangan usai menghadiri sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Sebut Penyelewengan Pelaksanaan Haji Rugikan Calon Jemaah yang Antre Puluhan Tahun

Cak Imin menyebut hak angket pelaksanaan pengawasan haji akan digunakan untuk menelusuri penyelewengan oleh Kemenag.


DPR Usul Hak Angket Pengawasan Haji atas Dugaan Penyelewengan Penambahan Kuota

10 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Usul Hak Angket Pengawasan Haji atas Dugaan Penyelewengan Penambahan Kuota

Hak angket pengawasan pelaksanaan haji tahun ini diusulkan di antaranya karena penyalahgunaan wewenang Kemenag dalam mengadakan kuota tambahan haji.


Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

11 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP. Ini profil keduanya.


Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman

13 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman

MKMK menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili putusan MKMK yang berhubungan dengan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.