TEMPO.CO, Batam - Ratusan warga Rempang-Galang menghadiri acara halalbihalal di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu, 8 Mei 2024. Selain ajang silaturahmi, momen ini menunjukkan sikap warga yang masih menolak relokasi sampai saat ini.
Acara dimulai dengan tradisi Melayu, yaitu berkompang, tabur beras kuning, berarak, silat hingga doa bersama. Terlihat warga mengenakan baju adat Melayu, lengkap dengan tanjak. Tampak juga disekitar lokasi acara terpampang spanduk bertulisakan pernyataan tolak relokasi.
Salah seorang tokoh masyarakat Ishak atau yang akrab disapa Shaka mengatakan acara halalbihalal ini merupakan ajang silaturahmi untuk mempersatukan warga Rempang secara keseluruhan yang terdapat di 16 kampung tua di Rempang. "Khususnya silaturahmi untuk masyarakat terdampak (PSN Rempang Eco-city) agar perjuangan terus berlanjut, sampai hasil memuaskan," kata dia.
Shaka berharap pemerintah harus memberikan legalitas tanah adat masyarakat Rempang. "Kondisi warga sekarang masih abu-abu, artinya tidak ada kepastian hukum belum di dapatkan warga Rempang, kita minta pemerintah mendengarkan masyarakat bahwa kami tetap menolak relokasi," kata dia.
Rayuan relokasi
Sampai saat ini, menurut Shaka, warga Rempang masih dirayu untuk mendaftarkan rumah relokasi. Rayuan tidak lagi mengintimidasi, tetapi menggunakan cara halus dengan memasang pihak tertentu untuk provokasi masyarakat agar pindah.
"Oknum itu termasuk orang yang sudah menerima relokasi, juga ikut mempengaruhi masyarakat yang masih menolak relokasi," kata Shaka.
Shaka mengatakan hal itu memang teknik dari BP Batam untuk merayu warga, tetapi upaya itu membuat masyarakat Rempang terpecah belah. "Menurut (pemerintah) itu baik, tetapi menurut akar rumput itu cara memecah belah, karena yang menerima dan menolak sejatinya punya hubungan keluarga semua," ujarnya.
Menurut Shaka, kalau pemerintah ingin komunikasi dengan warga, silkan turun saja langsung dan musyawarah dengan masyarakat. "Karena menggunakan alat ini tidak fair menurut kita, seakan-akan kita diadu domba, cara ini lebih sadis daripada berhadapan langsung dengan warga," kata dia.
Begitu juga yang dikatakan Miswadi, warga Rempang lainnya. Menurut dia, pihak yang mendekati warga itu digunakan untuk memprovokasi orang dekat menerima relokasi dengan iming-iming tertentu. "Yang pengaruhi kita itu orang yang sudah relokasi," kata dia.
Walhi minta warga tetap kompak
Acara halalbihalal ini juga dihadiri Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Divisi Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat, Uslaini. Ia mengatakan, cara rayuan seperti itu banyak digunakan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan tanah yang diincar.
"Ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, bagaimanapun masyarakat harus tetap saling menjaga kepercayaan dan selalu kompak, seringkali cara adu domba ini digunakan pengusaha untuk menyasar orang yang lemah secara ekonomi," kata Uslaini.
Perempuan yang akrab disapa Caus berharap masyarakat bisa saling mendukung secara sosial dan ekonomi. "Masyarakat harus lebih kuat secara ekonomi maupun pengetahuan agar mereka tidak terjebak bujuk rayu pemerintah," kata dia.
Pada akhir acara halalbihalal warga juga menyampaikan pernyataan menolak relokasi bersama-sama.
Progres PSN Rempang Eco-city
Dalam keterangan pers BP Batam pada Jumat, 19 April 2024, progres pembangunan PSN Rempang Eco-city saat ini yaitu penyelesaian empat rumah contoh relokasi yang berada di Tanjung Banon. Selain selesai dibangun secara fisik. Sekarang ini BP Batam mempercepat agar air dan listrik masuk empat rumah tersebut.
“Saat ini, tim juga masih terus melakukan pembersihan dan merapikan beberapa material bangunan yang telah terpasang,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait.
Pilihan Editor: Vonis Hakim Terhadap 34 Peserta Aksi Bela Rempang Disambut Tangisan Histeris
