TEMPO.CO, Jakarta - Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan diri sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat acara halalbihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. Mantan calon presiden pada Pilpres 2024 ini mengatakan dia menjadi oposisi untuk menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menilai pernyataan sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga memiliki sikap sama dengan Ganjar.
“Untuk individu, seperti yang dilakukan oleh Ganjar, maka pernyataannya sebagai oposisi akan bermakna jika kemudian itu diamini dan diambil sebagai sebuah sikap oleh partai yang menaunginya, yaitu PDIP,” kata Ardli saat dihubungi dari Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
Menurut Ardli, sikap Ganjar itu baru akan berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bila PDIP telah resmi menyatakan sikap politiknya ke depan.
“Berpengaruh atau tidaknya pernyataan Ganjar yang akan menjadi oposisi tergantung pada keputusan partainya, yaitu PDIP, yang mana jika PDIP memang memutuskan akan menjadi oposisi tentunya akan menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi pemerintahan mendatang,” ujar dia.
Dia menyebutkan pengaruh tersebut dapat terjadi karena PDIP merupakan salah satu partai yang berpengalaman menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintahan kala itu.
“Bila kita merujuk pada pengertian oposisi dalam arti sempit, maka peran oposisi hanya bisa diambil oleh partai politik karena oposisi dalam konteks sebuah sistem demokrasi adalah sebuah posisi berlawanan dengan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan, yang mana peran itu besar potensinya hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik melalui pertarungan di parlemen,” kata dia menjelaskan.
Dia mengatakan, sebagai individu, Ganjar hanya bisa menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil bila memutuskan menjadi oposisi selama pemerintahan 2024-2029.
“Tentunya juga memiliki akses untuk memberikan masukan atau melakukan kontrol, bahkan memberikan kritik kepada pemerintahan mendatang melalui saluran-saluran, baik formal maupun informal. Akan tetapi, dalam konteks demokrasi, peran oposisi akan efektif jika dilakukan oleh sebuah partai politik, bukan individu,” ujarnya.
Selanjutnya, Hasto Sebut Pernyataan Ganjar Cerminan Sikap PDIP...
