TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut wacana penambahan menteri untuk kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto memungkinkan. Ma’ruf mengatakan, yang paling penting komposisi pembantu presiden itu diisi oleh para profesional.
Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian diwartakan oleh Majalah Tempo dalam laporan utama pekan ini, "Orang Lama Kabinet Baru", yang terbit pada 6 Mei 2024. Presiden terpilih disebut ingin menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 38 sampai 40.
Ma'ruf mengatakan, sebetulnya jumlah 34 menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini cukup ideal. Namun, kata dia, jumlah itu bisa saja berubah.
“Kalau ada keperluan mungkin bisa lebih daripada itu,” kata Ma’ruf, dikutip dari keterangan video Sekretariat Wakil Presiden pada Selasa, 7 Mei 2024. Eks Ketua MUI ini hanya menekankan yang paling penting para menteri baik dari kalangan partai maupun non-partai harus bekerja profesional.
Sebelumnya, kepada Majalah Tempo, orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa sang presiden terpilih berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya untuk memungkinkan program pemerintah yang diajukan dapat berjalan mulus.
Untuk mengakomodasi koalisi itu, menambah jumlah kementerian menjadi solusinya. Namun penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan ini memperbolehkan kementerian paling banyak 34.
Cara lain untuk mengubah aturan kementerian ini adalah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atau presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tim Prabowo juga tengah mengkaji penambahan kementerian koordinator yang regulasinya tak disebutkan dalam aturan lama. Saat ini ada empat menteri koordinator.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak menampik adanya rencana penambahan kementerian di kabinet Prabowo. “Kami sedang mengkaji dan mensimulasikan apakah jumlah kementerian tetap atau bertambah sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.
Prabowo, masih memiliki waktu untuk menyusun kabinet sampai dilantik pada 20 Oktober 2024. Pengesahan Prabowo sebagai Presiden akan menandai berakhirnya pemerintahan Jokowi.
Melalui keterangan terpisah, Presiden Jokowi tidak mau berkomentar mengenai rencana Prabowo menambah kementerian dalam pemerintahannya. Mantan Gubernur Jakarta ini meminta masalah tersebut ditanya kepada presiden terpilih. “Nggak, (Prabowo) nggak tanya (saran) ke saya kok,” kata Jokowi ditemui usai acara di kawasan Tapos, Depok pada Selasa, 7 Mei 2024.
Pilihan Editor: Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja
