TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet pemerintahan ke depan.
Teranyar, Gibran sebelumnya menyebut bakal berkonsultasi dengan para senior, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengenai susunan kabinet pemerintahan mendatang.
Menurut Feri, penyusunan komposisi kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. “Konsep sistem presidential kita kan mau dimurnikan ya, dia tidak hybrid tidak campuran, tidak seperti Singapura, Prancis, dan lain-lain. Karena dia murni maka peran wakil presiden tidak ada. Wakil presiden adalah ban serep dan jasanya ban serep digunakan kalau ban utama bocor," kata dia dalam diskusi di Ruang Belajar ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024.
Kendati demikian, kata Feri, seorang wakil presiden boleh saja memberikan masukan kepada Presiden perihal apa pun. Namun, saran dan masukan dari seorang wakil itu akan diputuskan sesuai dengan kehendak Presiden.
"Jadi, kalau pak wakil presiden mau bicara ya dipersilahkan tapi itu (penyusunan kabinet) bukan haknya," tuturnya. “Dia (Presiden) bisa minta nasihat wakil presiden bisa tidak, bisa mengabaikan, bisa kemudian sama sekali merespons apa pun di luar dari apa yang dirancang oleh presiden.”
Oleh karenanya, tidak boleh ada siapa pun yang menghalangi kehendak Presiden dalam menentukan pembantunya di pemerintahan nanti.
“Jadi kalau sekedar omon-omon tentu saja boleh tidak dilarang, tentu hak wakil presiden sebagai warga negara yang baik tetapi untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden tidak ada satu apa pun yang boleh mengganggu hak presiden kecuali dibatasi konstitusi dan undang-undang," kata dia.
Pilihan Editor: Apa Kendaraan Bobby Nasution Maju Pilgub Sumut? Begini Pemecatannya sebagai Kader PDIP
