Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

image-gnews
Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet pemerintahan ke depan.

Teranyar, Gibran sebelumnya menyebut bakal berkonsultasi dengan para senior, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengenai susunan kabinet pemerintahan mendatang.

Menurut Feri, penyusunan komposisi kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. “Konsep sistem presidential kita kan mau dimurnikan ya, dia tidak hybrid tidak campuran, tidak seperti Singapura, Prancis, dan lain-lain. Karena dia murni maka peran wakil presiden tidak ada. Wakil presiden adalah ban serep dan jasanya ban serep digunakan kalau ban utama bocor," kata dia dalam diskusi di Ruang Belajar ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. 

Kendati demikian, kata Feri, seorang wakil presiden boleh saja memberikan masukan kepada Presiden perihal apa pun. Namun, saran dan masukan dari seorang wakil itu akan diputuskan sesuai dengan kehendak Presiden.

"Jadi, kalau pak wakil presiden mau bicara ya dipersilahkan tapi itu (penyusunan kabinet) bukan haknya," tuturnya. “Dia (Presiden) bisa minta nasihat wakil presiden bisa tidak, bisa mengabaikan, bisa kemudian sama sekali merespons apa pun di luar dari apa yang dirancang oleh presiden.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karenanya, tidak boleh ada siapa pun yang menghalangi kehendak Presiden dalam menentukan pembantunya di pemerintahan nanti. 

“Jadi kalau sekedar omon-omon tentu saja boleh tidak dilarang, tentu hak wakil presiden sebagai warga negara yang baik tetapi untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden tidak ada satu apa pun yang boleh mengganggu hak presiden kecuali dibatasi konstitusi dan undang-undang," kata dia. 

Pilihan Editor: Apa Kendaraan Bobby Nasution Maju Pilgub Sumut? Begini Pemecatannya sebagai Kader PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jubir PDI Perjuangan Sebut Penyidik KPK Kelabui Kusnadi Saat Sita Barang Hasto

11 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Jubir PDI Perjuangan Sebut Penyidik KPK Kelabui Kusnadi Saat Sita Barang Hasto

Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengungkap fakta yang belum tersampaikan soal penyitaan barang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Apa saja?


Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono. Budi Purwanto
Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri dan mantan Kapolda Jateng Condro Kirono ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Mereka TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.


Ini Isi Buku Catatan Hasto Kristiyanto yang Disita Penyidik KPK

1 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan foto saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Ini Isi Buku Catatan Hasto Kristiyanto yang Disita Penyidik KPK

Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan isi buku catatan Hasto yang disita penyidik KPK. Apa isinya?


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

Presiden Jokowi mengungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang ke IKN untuk upacara HUT ke-79 RI.


Jokowi Klaim Masa Transisi IKN jadi Alasan Upacara 17 Agustus Digelar Hybrid

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana meninjau kegiatan Posyandu Integrasi RW02, Cipete Utara, Jakarta,  Selasa 11 Juni 2024. Presiden yang ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau upaya pencegahan stunting. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. TEMPO/Subekti.
Jokowi Klaim Masa Transisi IKN jadi Alasan Upacara 17 Agustus Digelar Hybrid

Presiden Jokowi menekankan bahwa upacara di IKN secara penuh bisa digelar tahun depan. Setelah ada surat keputusan presiden mengenai perpindahan Ibu Kota Negara.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

2 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

2 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

Jembatan Suramadu menyatukan Pulau Madura dan Jawa. Kecuali Jokowi, presiden sebelumnya berkontribusi mewujudkan jembatan ini.


Prabowo dan Gibran Bertemu di Hambalang, Bahas Apa?

3 hari lalu

Pasangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu dan bertukar pikiran di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 8 Juni 2024. Tim Media Prabowo Subianto
Prabowo dan Gibran Bertemu di Hambalang, Bahas Apa?

Gibran bertemu Prabowo di Hambalang. Apa yang dibahas?