Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maklumat Forum Dosen Universitas Riau, Ketua BEM Unri: Saat Ini, Demokrasi Tidak Baik-baik Saja

image-gnews
Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Eskekutif Mahasiswa Universitas Riau atau BEM Unri Muhammad Ravi menyoroti persoalan demokrasi di Indonesia. Ia sampaikan saat maklumat Forum Dosen Unri Peduli Demokrasi pada Senin, 5 Februari 2024. 

Ravi memandang adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu tahun ini. Ia menyayangkan tindakan tersebut dilakukan pejabat nasional dengan menyalahgunakan kekuasaan,

“Kita sekarang tidak bisa menyikapi demokrasi negara ini baik-baik saja. Karena sudah jelas tanpa malu mempertontokan hal yang secara etika sudah tidak wajar untuk ditampilkan,” kata dia.

Ravi mengatakan, belum bisa menentukan gerakan dari BEM Unri selanjutnya. Dikarenakan dirinya yang belum dilantik secara resmi untuk menjabat di bangku BEM UNRI. “Kita belum kantongi SK (Surat Keterangan), yang menjadi pengganjal bergerak. Tapi kita tetap mendorong adanya gagasan-gagasan,” ujarnya. 

Meski demikian, Ravi menyebutkan kalau ia sudah jumpa dengan Rektor Unri Sri Indarti membahas persoalan ini. Selain itu ia bilang sudah sampaikan hal ini ke dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 

“Mudah-mudahan proses regenerasi ini cepat  selesai, dan kita cepat bertindak,” ujarnya. Mahasiswa dari FISIP ini mengatakan, walaupun belum ada rencana konkret aksi dalam waktu dekat, ia tetap mendorong adanya gagasan-gagasan. “Karena di nasional, konsolidasi malam ini BEM SI nya. Kemungkinan akan melakukan gerakan di pusat atau daerah,” ujarnya.

Ravi pun berharap supaya para petugas yang mengawal pesta demokrasi tahun ini dapat bersikap netral. Ia mengajak seluruh mahasiswa Unri untuk cerdik menilai. “Kita tidak pernah mengapresiasi dan menghargai pimpinan yang melakukan pelanggaran,” katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Junaidi memimpin Forum Dosen Universitas Riau atau Unri Peduli Demokrasi sampaikan Maklumat Menjaga Marwah Demokrasi Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di Lapangan Open Space Unri, Senin, 5 Februari 2024 ini dihadiri para dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas di Unri.

Junaidi katakan bahwa tujuan dari Forum Dosen Unri ini untuk menyampaikan perkembangan kehidupan bangsa dan negara telah melenceng dari ketentuan nilai-nilai moral dan etika berbangsa. Apalagi telah terjadi pelanggaran hukum pada masa pra-pemilu 2024. “Ketika ketentuan demokrasi telah dilanggar maka kami merasa perlu untuk menyatakan sikap,” kata dia. 

Arifudin Suhaimi Ali selaku dosen Fakultas Pertanian. Ia mengungkapkan keprihatinan dengan kondisi demokrasi yang terjadi saat ini. 

“Kita ikut prihatin dengan kondisi nasional, dan kita berharap masih ada waktu untuk memperbaiki sehingga marwah demokrasi masih berada di jalan yang benar,” katanya.

Dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan sikap dari berbagai kampus baik dalam bentuk petisi dan lainnya. Hari ini, Unri turut menyampaikan maklumat yang berisikan lima poin.

Pilihan Editor: Forum Dosen Unri Peduli Demokrasi Sampaikan Maklumat, Ini Respons Gubernur Fakultas Hukum Universitas Riau

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

2 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

2 hari lalu

Prabowo-Gibran tengah merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden untuk bergabung ke koalisi Prabowo.
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.