Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

image-gnews
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto mengakui kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di Pemilu 2024. Meski begitu, pragmatisme politik dalam berbagai bentuk itu tak akan membuat PDIP, yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengubah haluan dari sikap setia kepada ideologi kerakyatannya.

Hasto mencontohkan, wajar bila saat ini ada perasaan khawatir bahwa rakyat kecil tak akan punya harapan bisa menjadi pemimpin hanya karena tak ada koneksi ke aparat berkuasa dan oligarki pemegang modal.

“Mengkhawatirkan kalau ke depan syarat jadi pemimpin adalah harus punya uang, punya koneksi dengan aparat berkuasa dan investor politik” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 April 2024.

Hasto menekankan bahwa PDIP akan tetap setia dengan jalan ideologinya. Godaan pragmatisme takkan melunturkan berbagai program pendidikan politik kerakyatan yang selama ini telah dilakukan. 

PDIP percaya pada akhirnya kunci utama tetaplah kebersatuan dengan rakyat. Artinya, PDIP lebih memilih selalu tetap hadir bersama rakyat, menjadi solusi bagi rakyat, dibanding hanya hadir di saat akhir jelang pemilihan dengan menebar uang.

Sebagai contoh, lanjut Hasto dalam pidatonya, PDIP telah sejak lama mengkampanyekan program menanam 10 tanaman pendamping beras. Program tersebut dilakukan sejak sebelum ada krisis pangan seperti yang sedang terjadi pada saat ini, yang dipicu oleh peran Rusia-Ukraina dan terakhir konflik Israel dan Iran.

“Kenapa dulu Ibu Megawati mendorong gerakan menanam itu karena didasari ideologi bahwa pangan itu terkait perut rakyat. Bu Mega mengingatkan bahwa Bung Karno berangkat dari falsafah petani, falsafah marhaen. Maka dedikasi dari PDIP adalah mengangkat harkat dan martabat Wong Cilik, martabat para petani,” ujar Hasto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu juga akan menjadi bagian dari pembahasan di Rapat Kerja Nasional PDIP yang akan digelar pada 24-26 Mei mendatang. Tema utamanya adalah Satyam Eva Jayate yang berarti pada akhirnya kebenaran akan menang. Maknanya, tutur Hasto, menang apabila PDIP selalu bersatu dengan kekuatan rakyat, menang jika jiwa selalu menyatu dengan perjuangan rakyat.

Di rakernas itu, akan dibahas dinamika politik nasional maupun dunia yang menyangkut kehidupan rakyat. Kata Hasto, Megawati berpesan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis. Yang pertama terkait perang di Eropa dan krisis di Timur Tengah.

Semua itu, mau tak mau akan berpengaruh pada konstelasi politik dan ekonomi. Saat ini, misalnya, terjadi tekanan pada mata uang rupiah, disertai penurunan pendapatan negara akibat turunnya permintaan akan bahan baku yang kerap diekspor Indonesia.

Di sisi fiskal, beban subsidi BBM akan menjadi sangat berat. Beban itu belum ditambah beban akibat progam makan siang gratis. PDIP berfokus untuk pastikan menenami makanan pendamping beras karena melonjaknya harga beras dan cabai.

"Maka setiap kader harus mau bergotong royong bersama membantu masuarakat. Politik itu juga bicara pangan, bagaimana partai harus berusaha menjadi solusi bagi masyarakat,” urai Hasto. “Pesan Ibu Mega, berpolitik membumi, inilah yang akan membuat PDIP bisa berdiri kokoh menghadapi gempuran."

Pilihan Editor: PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

1 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

1 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

12 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

18 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

18 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet mendatang.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

22 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

22 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.


Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

22 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.


Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

22 jam lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.