Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

image-gnews
Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPolitikus senior PDIP dan aktivis pro demokrasi, Tumbu Saraswati meninggal pada Kamis, 25 April 2024 pukul 09.30, di ICU RS Fatmawati, Jakarta. Setelah dari rumah sakit, jenazah Tumbu disemayamkan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, pada pukul 14.00 WIB. Kabar tersebut berasal dari pesan berantai tertulis Sekretariat DPP PDIP.  

Kabar duka tersebut juga dibenarkan oleh Kader PDIP Deddy Sutorus dan Masinton Pasaribu.

“Iya benar,” kata keduanya melalui pesan WhatsApp, pada 25 April 2024.

Jenazah Tumbu diberikan Upacara Penghormatan Partai di Sekolah DPP PDIP. Kemudian, jenazah akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, setelah ashar.

Profil Tumbu Saraswati dan Peran TPDI

Tumbu Saraswati merupakan aktivis kesetaraan gender dan pembela demokrasi. Bahkan, ia mendirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang masih berjuang membela demokrasi sampai sekarang. TPDI berisi kumpulan ahli hukum yang pernah membela PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam kasus 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

Tumbu juga memiliki kiprah yang luas selain menjadi aktivis. Ia pernah menduduki kursi sebagai anggota DPR periode 1999-2004. Setelah itu, ia juga pernah menjadi Komisioner Komnas Perempuan Indonesia pada periode 2009.

Meskipun pernah berkarier dalam beberapa bidang terkait demokrasi, tetapi jasa Tumbu akan selalu terkenang sebagai pendiri TPDI. Saat ini, TPDI yang dibentuk Tumbu menyuarakan demokrasi dengan mengajukan gugatan terkait Pemilu 2024. Berikut adalah gugatan TPDI yang berhubungan dengan Pemilu 2024, yaitu:

Melaporkan Anwar Usman ke Ombudsman

Setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjerat Anwar Usman, anggota Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan TPDI turut melaporkannya ke Ombudsman. 

Adapun laporan dari TPDI terhadap Anwar, yaitu terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK, memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu dua hari sejak putusan MKMK untuk memimpin pemilihan pimpinan baru sesuai peraturan, tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannnya berakhir, dan tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan sengketa Pilpres.

Mendukung Hak Angket

TPDI dan Perekat Nusantara menyurati Ketua DPR untuk mendukung penggunaan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kedua pihak ini menilai dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahap awal dan akhir pencoblosan sudah seharusnya diselesaikan melalui hak angket DPR. Selain itu, Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Salestinus meminta DPR juga menyelidiki kecurangan yang diduga melibatkan Presiden Jokowi. 

Menggugat KPU

Tim Hukum PDIP melalui TPDI menggugat KPU ke PTUN Cakung, Jakarta Timur atas dugaan perbuatan melawan hukum pada 2 April 2024. Pimpinan TPDI, Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa gugatan tersebut ditujukan karena KPU mengesampingkan syarat usia minimal bagi calon wakil presiden di gelaran Pilpres 2024.

“Tetapi ditujukan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU (onrechmatige overheidsdaad) sebagai pokok permasalahan atau obyeknya,” kata Gayus, pimpan TPDI yang dibentuk Tumbu Saraswati, pada 3 April 2024.

RACHEL FARAHDIBA R | EKA YUDHA SAPUTRA | IHSAN RELIUBUN | ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Surati Ketua DPR, TPDI Dukung Dewan Gubakan Hak Angket untuk Usut Dugaan Kecurangan pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

45 menit lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

9 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut DPRD Kota Solo memutuskan dan mengusulkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo serta mengusulkan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran sebagai Wali Kota. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

Teguh Prakosa dilantik menjadi Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah.


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

11 jam lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

11 jam lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

11 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

12 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

12 jam lalu

Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat menyerahkan surat tugas kepada Mohan Roliskana untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Mataram di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (18/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

PDIP meminta Mohan Roliskana menjalin komunikasi dengan partai lain agar dapat berkoalisi di Pilkada Kota Mataram.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

14 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

20 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari

Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.