Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konvoi Gunakan Delman ke KPU, Hasto PDIP Bilang Temanya Disetujui Megawati

Editor

Amirullah

image-gnews
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama sejumlah politikus PDIP bergerak menuju KPU dari kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat untuk mengiktui pendaftaran caleg, Kamis, 11 Mei 2023. TEMP/M Julnis Firmansyah
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama sejumlah politikus PDIP bergerak menuju KPU dari kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat untuk mengiktui pendaftaran caleg, Kamis, 11 Mei 2023. TEMP/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan konvoi menggunakan delman disertai karnaval budaya ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan usulan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo. Kedatangan para kader ke KPU itu untuk mendaftarkan bakal caleg mereka di Pemilu 2024.

"Jadi pada hari ini sesuai arahan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri (kami) akan mendaftarkan seluruh caleg secara serentak. Sedangkan temanya di dalam pendaftaran caleg ini oleh Mas Prananda telah diusulkan dan telah disetujui oleh Ibu Ketum," ujar Hasto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2023.

Hasto mengatakan secara umum tema dari karnaval ini adalah "Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya". Hasto mengklaim pendaftaran caleg ke KPU ini dilakukan oleh seluruh kader PDIP. Namun, dia tidak merinci jumlah kader yang hadir dalam karnaval tersebut.

"Sesuai dengan nomor PDIP banteng moncong putih, nomor tiga, metal. Karena itu lah kami datang secara lengkap dari seluruh Indonesia," kata Hasto.

Dari pantauan Tempo di lokasi, Hasto Kristiyanto memimpin jalannya konvoi tersebut. Hasto terlihat duduk di samping kusir sedangkan di bagian belakang duduk Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Selain itu, terlihat pula politikus PDIP Krisdayanti yang satu delman dengan Ribka Tjiptaning. Politikus PDIP lainnya yang juga terlihat di lokasi antara lain Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Arif Wibowo, Djarot Syaiful Hidayat, Sri Rahayu, dan Sadarestuwati. Ada pula politikus PDIP lain yang berjalan kaki bersama pawai.

Hasto mengatakan pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ia mengklaim pendaftaran secara bersama-sama dengan melibatkan unsur kebudayaan sudah menjadi tradisi PDIP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun urutan pawai PDIP menuju KPU itu diawali dengan rombongan Black Bull Drum Corp BKN PDI Perjuangan, lalu tim Paskibra, Tim Bhineka Tunggal Ika dengan berbaju adat. Lalu ada perwakilan RedMe, angklung, wanita berkebaya yang terdiri dari ibu-ibu dan milenial, laki-laki milenial beskap jawa, ondel-ondel, dan tari serta rangkaian andong.

Hasto mengatakan rombongan akan bergerak dengan rapi, tertib serta tidak bawa massa dalam pendaftaran ini.

"Kami tegaskan tidak ada pengerahan massa dalam pendaftaran ini. Defile (karnaval) yang ikut hari ini sebagai bentuk kepedulian PDI Perjuangan terhadap kebudayaan Nusantara," kata Hasto.

Hasto mengatakan seluruh kelengkapan administratif sudah dilakukan dan seluruh calon anggota legislatif tersebut sudah dipersiapakan secara matang. Ia mengatakan seluruh kader telah melalui berbagai tahapan sebelum ditetapkan bacaleg PDIP.

Pilihan Editor: PKB Nyatakan Usung Prabowo sebagai Capres 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

51 menit lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

11 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

11 jam lalu

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. ANTARA/Handout/aa.
Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara


Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

11 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

12 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

15 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

15 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.


Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

17 jam lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.