TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) menanggapi usulan melegalkan money politics atau politik uang dalam pemilu.
"Pandangan saya, itu sesuatu yang berbahaya. Justru, money politics perlu diperangi," kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 Mei 2024.
Dia menilai, politik uang banyak terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan kelas menengah ke atas, kata dia, semakin sadar politik serta bisa memilih mana yang baik dan buruk.
Menurut Mardani, cara memerangi politik uang adalah dengan menyempurnakan sistem pemilu kita. Contohnya, pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden.
Mardani menuturkan, orang melakukan money politics karena masyarakat tidak mengenal calon legislatif alias caleg. Dia menilai, caleg tidak dikenal karena tertutup dengan pemilihan presiden atau pilpres.
Baca juga:
"Sehingga ketika orang enggak kenal, enggak ada keinginan untuk memilih," ucap Mardani.
Dia melanjutkan, jika pilpres berlangsung lebih dulu, sistem presidensial akan kuat dan pileg tidak terganggu. Dengan demikian, akan ada debat antarparpol, antarcaleg, dan sebagainya.
"Jadi tidak membeli kucing dalam karung, tapi orang kenal," tutur Mardani.
Sebelumnya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu. Ini dapat dilakukan lewat peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU.
"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan aja di PKPU (peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan," kata Hugua dalam rapat kerja dengan KPU di Senayan, Jakarta pada Rabu, dikutip dari YouTube resmi Komisi II.
Dia mengklaim, masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan politik uang. Selain itu, kata dia, Bawaslu akan lebih mudah mengawasi jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu.
"Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan (menjadi) pemenang ke depan adalah para saudagar," ujar Hugua.
Pilihan Editor: Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya
