TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hugua, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melegalkan praktik money politics alias politik uang dalam proses pemilu.
Anggota DPR asal Sulawesi Tenggara itu mengungkapkan hal itu dalam rapat dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024.
Hugua mengklaim masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan politik uang. Selain itu, kata dia, Bawaslu akan lebih mudah mengawasi jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu.
"Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan (menjadi) pemenang ke depan adalah para saudagar," ujar Hugua.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, dari aktivis antikorupsi hingga partai politik.
1. Peneliti ICW Seira Tamara: Logika Berpikirnya Berbahaya
Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Seira Tamara mengatakan pernyataan yang keluar dari seorang anggota DPR itu patut dicurigai, apakah yang bersangkutan sebelumnya memenangi kontestasi dengan mengandalkan kekuatan politik uang.
"Pernyataan bahwa kalau tidak dilegalkan akan banyak yang melakukan itu (money politics) secara kucing-kucingan, ini logika berpikirnya sudah sangat berbahaya, karena berpotensi makin melanggengkan praktik korupsi," ujar Seira kepada Tempo, Rabu, 15 Mei 2024.
Sebab, kata dia, biaya politik yang tinggi pada saat pencalonan turut andil dalam lingkaran korupsi politik. Dengan logika yang sama, korupsi yang dibatasi supaya tidak kucing-kucingan tak menjamin lebih mudah diawasi.
Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas. Apalagi keberpihakan pada komitmen pemberantasan korupsi.
"Pernyataan ini semakin memperlihatkan kualitas wakil rakyat kita memandang kontestasi elektoral itu sebagai pertarungan kapital, pertarungan uang, dan hanya berfokus untuk bisa melakukan itu, padahal esensinya adalah pertarungan gagasan," ujar Seira.
Sebagai seorang anggota DPR, kata dia, justru usulan yang dikembangkan itu seharusnya bagaimana menyusun regulasi yang punya andil meminimalkan bahkan memberantas politik uang, bukannya malah melanggengkannya.
