TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Chico Hakim mengatakan usulan untuk melegalkan money politics adalah pernyataan sarkasme. Hal ini menanggapi pernyataan rekan separtainya, Hugua, yang meminta KPU melegalkan praktik uang tersebut.
"Bahwa yang bersangkutan (Hugua) menyampaikan pernyataan tersebut tidak lebih mengarah ke sarkasme," kata Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, dalam keterangan resminya pada Rabu, 15 Mei 2024.
Sebab, dia menjelaskan, Hugua begitu muak dengan maraknya praktik money politics selama musim kampanye atau tahapan pemilu 2024 yang kasat mata. Apalagi tidak ada penindakan, bahkan terkesan dibiarkan oleh pihak penyelenggara pemilu dan aparat.
"Bahkan di berbagai tempat, disinyalir perbuatan ini dilakukan tidak hanya oleh kandidat, namun juga oleh aparat pemerintahan dari tingkat terendah hingga aparat hukum," ucap Chico.
Dia melanjutkan, praktik sogok menyogok yang begitu lazim terjadi di negeri ini sudah pada taraf yang memprihatinkan. Mulai dari mulai membeli suara rakyat hingga membeli predikat wajar tanpa pengecualian alias WTP dari oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU.
"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan aja di PKPU (peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan," kata Hugua dalam rapat kerja dengan KPU di Senayan, Jakarta pada Rabu, dikutip dari YouTube resmi Komisi II.
Dia mengklaim, masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics. Selain itu, kata dia, Bawaslu akan lebih mudah mengawasi jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu.
"Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan (menjadi) pemenang ke depan adalah para saudagar," ujar Hugua.
Hal ini sontak menimbulkan respons negatif dari aktivis antikorupsi maupun partai politik lain. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara heran atas pernyataan Hugua.
"Pernyataan bahwa kalau tidak dilegalkan akan banyak yang melakukan itu (money politics) secara kucing-kucingan, ini logika berpikirnya sudah sangat berbahaya, karena berpotensi makin melanggengkan praktik korupsi," ujar Seira kepada Tempo, Rabu.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga merespons pernyataan Hugua. "Pandangan saya, itu sesuatu yang berbahaya. Justru, money politics perlu diperangi," kata Mardani saat dihubungi.
PIlihan Editor: Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan
