TEMPO.CO, Jakarta - Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memenuhi panggilan Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan korupsi Kementerian ESDM. Saat ditemui usai pemeriksaan, ia mengatakan besar harapan agar Dewas bekerja secara profesional.
"Saya berharap ini profesional banget lah harusnya. Di situ kan jelas ya apa yang kita sampaikan mengenai dua hal yang menyangkut etik dan menyangkut pidananya," kata Saut saat ditemui di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu. 10 Mei 2023.
Saut mengaku dicecar sejumlah pertanyaan dalam pemeriksaan itu. Namun, kata dia, yang paling utama adalah darimana sumber bukti-bukti yang dijadikan bahan pelaporan olehnya.
"Sumber yang kita punya itu sumber terbuka. Maka dibawa laporan kita itu setiap kita ngasih keterangan ada catatan dibawah sumbernya dari Kumparan, Tempo, Kompas gitukan masak bohong si mereka. Kalian mengutip informasi dari yang beredar," ujar dia.
Selain itu, Saut Situmorang menjelaskan pelaporan yang diajukan oleh dirinya dan sejumlah mantan insan KPK lainnya adalah soal kebocoran penyelidikan tunjangan kinerja dan bukan soal perizinan tambang.
"Yang tukin. Kalau tukin common sense ini gini akal sehatnya gini. Yang tukin itu kan menyangkut yang si yang S belakangnya namanya itu ya itu kan," kata Saut.
Dewas diminta menilai seksama sejumlah bukti
Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tersebut menilai Dewas KPK perlu seksama dalam menindaklanjuti sejumlah bukti yang beredar. Ia mengatakan salah satunya adalah terkait video interogasi yang diduga menjadi bukti adanya kebocoran dokumen penyelidikan.
"Video itu kan saya katakan di situ yang bersangkutan dalam video itu menyebut kata F itu dua kali loh lu cek lagi ya lu cek lagi videonya orang kalau sudah sampai menyebut kata F hingga dua kali itu apa artinya ya kan," ujar Saut.
Oleh sebab itu, Saut mengharapkan agar Dewas bisa bekerja secara profesional. Sebab, menurut dia, profesionalisme dan integritas amat diperlukan untuk mengusut dugaan kebocoran dokumen penyelidikan yang diduga melibatkan pimpinan KPK.
Selanjutnya, kebocoran dokumen penyelidikan diduga melibatkan Firli Bahuri
